Ketua DPR, Setya Novanto.

IDNews.co.id – Kuasa hukum Setya Novanto, Sandi Kurniawan mengatakan alasan kliennya tidak penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya memperoleh izin tertulis dari Presiden Joko Widodo telah berdasarkan pertimbangan hukum dari tim kuasa hukum.

Menurutnya, ketidakhadiran Novanto telah sesuai sama Pasal 245 UU MD3 yang mengatakan kalau pengecekan anggota DPR mesti dengan izin MKD, tapi pada September 2015, Putusan MK Nomor 76/PUU XII/2014 mengatakan, kalau izin itu tidak dari MKD tetapi dari Presiden.

Selain itu, Sandi berdalih Setya Novanto sebagai anggota DPR memiliki hak imunitas seperti Pasal 224 (1) UU MD3. Menurutnya, pada waktu masalah e-KTP bergulir, Setya Novanto masih menjabat anggota DPR RI.

” Kita mengacu sesuai sama itu. Bukanlah tidak ingin datang, menghindar atau apa, ” kata Sandi seperti dilansir Viva Selasa (14/11/2017).

Pihak kuasa hukum menyanggah berniat membawa-bawa Presiden dalam masalah ini. Ia cuma mengacu ketetapan yang diklaim kuasa hukum mesti dipenuhi KPK sebelumnya menyebut kliennya, yang notabene yaitu anggota DPR RI.

” Bukannya kami seret Presiden Jokowi, apa susahnya izin Presiden? Tolong KPK hormati prosedur, bila telah sesuai prosedur kami juga akan hadapi, ” katanya.

Sandi tak menginginkan berpolemik masalah tudingan kuasa hukum Novanto berniat mencari-cari alasan supaya kliennya terlepas dari jeratan KPK. Padahal, telah banyak anggota dewan yang di panggil dan dijerat KPK karena masalah korupsi, tanpa ada butuh izin Presiden.

” Saya tidak ingin komentari masalah beda, ini aksi kami kuasa hukum SN. Kami beri (pertimbangan hukum) ke beliau dan beliau menyikapi, ” tutur Sandi.

KPK sebelumnya telah menjawab masalah keinginan ‘khusus’ kubu Novanto ini. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menilainya, kalau KPK miliki UU spesial perihal hal ini. Karena itu, Febri meminta Novanto tak bawa-bawa Presiden dalam masalah ini.

” Bagi KPK sebenarnya, pelaksaanaan pekerjaan yang kami laksanakan baiknya dilakukan dalam koridor hukum dan Presiden miliki pekerjaan jauh semakin besar. Jangan hingga saat itu tidak ditata Presiden juga ditarik-tarik pada masalah ini, ” kata Febri dilakukan konfirmasi mass media di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 6 November 2017?.

Sejak penyidikan masalah e-KTP dengan tersangka dua mantan petinggi Kemdagri sampai saat ini, KPK paling tidak sudah sembilan kali menyebut Setya Novanto. Novanto pernah ada untuk diperiksa sebagai saksi, dan pernah berapa kali tak ada.

Tetapi, baru kesempatan ini Novanto tak penuhi panggilan penyidik dengan alasan mesti atas seizin Presiden. ” Dari Januari sampai Juli dan keseluruhan hingga waktu ini ada 9 (kali pemanggilan) termasuk sempat di panggil sebagai tersangka dua kali tetapi tak ada. Sebelumnya dia tidak sempat ada keterangan atau alasan perihal penggunaaan klausul mesti ada izin Presiden, ” kata Febri.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga memaparkan, kalau pengecekan Setya Novanto oleh KPK tidak usah izin Presiden. KPK menurutnya, dapat menjemput paksa tersangka meskipun pelakunya yaitu petinggi umum.

Hal ini sesuai sama UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) persisnya pasal 245 ayat 3 butir C. Pasal ini menyebutkan penyidik tidak usah meminta izin dari Presiden selama penuhi beberapa syarat yang telah ditata dalam UU. (ndi)

LEAVE A REPLY