Ilustrasi KPK. Foto: e-lhkpn

IDNEWS.CO.ID – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tersangka masalah dugaan suap dana hibah Kemenpora pada KONI itu mendaftar praperadilan dengan nomor masalah 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL. Dia ajukan praperadilan dikarenakan mempermasalahkan tentang resmi atau tidaknya penentuan tersangka.

Dalam petitum permintaan, menyatakan jika penentuan tersangka pada Imam Nahrawi bertindak sebagai pemohon yang didasarkan pada surat perintah penyelidikan nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019 pada 28 Agustus 2019 dinilai tidak resmi dan tidak miliki kebolehan hukum mengikat.

Tidak hanya itu, faksi Imam Nahrawi mempermasalahkan terkait penahanan yang dilakukan penyidik Komisi Penumpasan Korupsi (KPK) yang dianggap tidak resmi dan tidak miliki hukum mengikat.

Imam juga meminta majelis hakim menyudahi seluruhnya tindakan penyelidikan yang dilakukan KPK.

Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, berdasarkan peningkatan masalah dana hibah Kemenpora ke KONI tahun 2018.

Imam diduga terima keseluruhan Rp26,5 miliar dengan detail Rp14,7 miliar dari suap dana hibah Kemenpora ke KONI, dan penerimaan gratifikasi Rp11,8 miliar dari sejumlah faksi dalam tenggang 2016-2018.

Penerimaan Imam Nahrawi diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang di ajukan oleh faksi KONI terhadap Kemenpora.

Tidak hanya itu, penerimaan uang terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Sempurna dan penerimaan lain yang terjalin dengan jabatan Imam Nahrawi saat jadi menpora.

Uang itu diduga digunakan untuk kebutuhan pribadi Menpora dan faksi Iain.

Imam dan Miftahul disangka melanggar clausal 12 huruf a atau huruf b atau Clausal 12 huruf B atau Clausal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Penumpasan Tindak Pidana Korupsi juncto Clausal 55 ayat (1) ke-1 juncto Clausal 64 ayat (1) KUHP. (ndi)

LEAVE A REPLY