Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Velodrome-Kelapa Gading memasuki Stasiun Velodrome Jakarta

IDNEWS.CO.ID – Pembangunan proyek light rapid transit (LRT) dinilai tidak berdasarkan pengamatan tekhnis dan ekonomis secara dalam, sampai kurang bermanfaat buat orang. Bahkan juga proyek itu berpotensi bikin rugi keuangan negara.

Ini disampaikan Bambang Haryo Soekartono, pelaku dan pemerhati transportasi logistik, dalam keterangan wartawan, Senin, 9 Desember 2019. Menurut Bambang, ketentuan pemerintah membuat LRT tidak tepat, terutama dari idenya sampai berefek pada tingginya biaya dibandingkan dengan kemanfaatannya.

“Saya melihat LRT ini masih mengarah proyek, tidak melalui litbang yang benar, tidak sesuai dengan keadaan ekonomi dan kebutuhan riil orang,” kata Bambang.

Ia memandang proyek LRT sudah tidak benar sejak perencanaannya. Kereta enteng sejenis LRT mestinya dibikin di pada suatu kawasan kota, bukan jadikan angkutan antarkota seperti LRT Jabodebek (Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi) yang membujur sampai 130,4 km.

Orang politik Partai Gerindra itu mengatakan, angkutan antarkota yang sesuai yaitu kereta komuter biasa. Karena, komuter memiliki daya angkut yang banyak, juga sekaligus relnya bisa dilintasi kereta logistik. “Bukan LRT, apalagi dibikin elevated dan sejajar jalan tol,” tegas Bambang.

Kesalahan lain, menurut anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019 ini, penggunaan rel (trek gauge) berukuran 1.435 mm yang biasa digunakan untuk KA kecepatan di atas 200 km perjam.

Meskipun sebenarnya kecepatan LRT maksimum 60 km perjam sampai cukup menggunakan ukuran rel standar 1.067 mm. Ia mengatakan berbagai kesalahan itu memicu biaya pembangunan LRT Jabodebek berubah menjadi besar sekali.

Didapati, proyek LRT Jabodebek menelan biaya hampir Rp30 triliun, sementara kemampuan angkutnya maksimal 474.000 penumpang perhari. Cost proyek LRT bertambah abuh karena prasarana LRT Jabodebek ternyata mundur dari tujuan penyelesaian 2019 berubah menjadi 2021.

Meskipun sebenarnya, fasilitas atau gerbong kereta udah usai diproduksi oleh PT INKA (Persero) tahun ini tetapi terpaksa idle karena depo dan arah rel LRT belum siap.

Kata Bambang, INKA terancam rugi besar. Pembayaran dari pemerintah terhenti karena kereta belum diberikan dan di-test dinamik. “Bagaimana ingin uji dinamik, arah rel dan deponya saja belum siap,” tukasnya. Berdasar pada informasi yang ia terima, sampai saat ini pembayaran ke INKA baru 30 persen,

“Ini satu pemborosan dalam keuangan negara. Meskipun sebenarnya proyek LRT menggunakan APBN dan utang luar negeri dengan bunga lumayan tinggi. Kemenhub harus memikul tanggung jawab atas pemborosan ini, karena itu BPK dan Kementerian Keuangan harus melakukan audit,” ia menambahkan.

Bembang kembali mengatakan, apabila di arah LRT itu dibikin KA komuter berbasiskan rel, investasinya akan makin lebih murah dan kemampuan angkutnya tambah besar, juga sekaligus bisa dipakai untuk kereta logistik.

Pemerintah dapat menggandakan kemampuan KRL Jabodetabek yang saat ini kira-kira 1,2 juta penumpang perhari hanya cukup investasi Rp9 triliun.

Investasi ini sudah termasuk membuat jaringan rel ganda (double trek) selama 100 km sejumlah Rp6 triliun (biaya pembangunan rel Rp30 miliar per km) dan 50 serangkaian kereta sejumlah Rp3 triliun (Rp60 miliar per serangkaian).

“Jika Rp30 triliun untuk LRT digunakan meningkatkan KRL, penumpang yang diangkut dapat lebih dari tiga kali lipat atau 4 juta orang perhari. Belum pula dari angkutan logistik yang melalui jaringan rel KRL atau kereta konvensional itu,” pungkasnya.

Menurut dia, pemerintah mestinya belajar dari kegagalan proyek LRT Palembang, yang menggunakan biaya Rp10,9 triliun tetapi sampai saat ini masih sepi penumpang.

Alokasi bantuan LRT Palembang pada 2020 dimaksud mencapai Rp180 miliar, naik dari tahun ini Rp123 miliar. Sejak mulai bekerja komersial, LRT Palembang cuma menyimpan penerimaan Rp1,1 miliar per bulan, sedangkan biaya operasionalnya mencapai Rp10 miliar.

Tidak hanya LRT, Bambang Haryo menyorot beberapa proyek kereta api yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Project yang ia nilai gagal misalnya rel ganda Jakarta-Surabaya yang tidak dipakai secara terbaik.

Ia menjelaskan, pada jaman Presiden SBY, proyek yang tuntas tahun 2013 ini direncanakan dalam 5 tahun bisa menyerap angkutan container 1 juta TEUs. Akan tetapi realisasinya sampai saat ini tidak lebih dari 300.000 TEUs per tahun.

“Ini satu kegagalan pemerintah menempatkan angkutan logistik darat ke kereta api dalam usaha menghindari kemacetan dan kecelakaan, dan kerusakan jalan,” pungkasnya.

Kegagalan lain, menurut Bambang, yaitu operasional KA Lapangan terbang Adi Soemarmo Solo yang molor sampai 2 tahun lebih karena keretanya sudah usai tetapi infrastrukturnya belum siap. KA itu terpaksa digunakan untuk kereta kota kecepatan rendah dibawah 20 km perjam sampai kurang bermanfaat.

Project lain yang berlebihan yaitu pembukaan rel KA pelabuhan di Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Emas Semarang. Project yang sempat memunculkan perselisihan dan jatuh korban ini sampai saat ini nganggur, padahal bagus bila dipakai karena terpadu langsung dengan transportasi logistik laut. (ach)

LEAVE A REPLY