Ilustrasi

IDNEWS.CO.ID – Pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 dengan calon presiden (capres) Joko Widodo dan Prabowo Sibianto terasa tegang. Ketegangan itu dapat dibuktikan dari banyaknya meme-meme dan gambar atau video negatif serta informasi hoaks di masyarakat dan media sosial (medsos). Pendukung capres Jokowi dan capres Prabowo juga melakukan saling serang dan saling lapor pada aparat kepolisian tentang black campaign dan lainnya.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena dapat merugikan masyarakat dan berdampak buruk bagi kelangsungan demokrasi. Untuk kelompok masyarakat yang dapat memilah dan memilih informasi, tentunya kondisi ini tidak akan berdampak negatif. Namun bagi yang tidak pandai membedakan informasi maka akan sangat berbahya dan dapat menjadi boomerang bagi masyarakat itu sendiri.

Pengamat Politik Sugiyanto.

Kenyataannya banyak masyarakat yang hanyut dalam euforia pilpres 2019. Mereka larut dalam proses memberikan dukungan dan menyampaikan gagasan, sebar-menyebar meme dan gambar atau video negatif serta informasi hoak. Akibatnya mereka harus berurusan dengan aparat hukum karena dilaporkan dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan lainnya.

Dasar laporan itu merujuk pada Undang-Undang No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 tahun 2018 Tentang Infomasi Dan Transaksi Elektronik ( UU-ITE ) dan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Hal ini adalah salah satu contoh dampak negatif bagi masyarakat dari persoalan ketegangan pilpres 2019. Dampak lainnya, dapat timbul rasa saling curiga, saling tidak percaya, dan permusuhan dimasyarakat. Bahkan bila kondisi dan situasi ini tidak dapat dikendalikan maka bisa mengancam keutuhan persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proses diusungnya dua pasang capres Joko Widodo-Ma’aruf Amin dan capres Prabowo Subianto-Sandiga Salahuddin Uno pada pilpres 2019 tidak dapat dipisahkan dari ditolaknya gugatan tentang ambang batas presidential threshold.

Mahkamah Konstitusi ( MK ) menolak seluruhnya gugatan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Pemilu ) pada Pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, secara tidak langsung telah memberi andil atas terjadinya pertarungan pilpres ulang ( rematch pilpres ) antara capres Joko Widodo dengan capres Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak awal partai-partai pendukung pemerintah, PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura akan mengusung kembali Presiden-RI, Joko Widodo sebagai capres pada pilpres tahun 2019. Sedangkan partai-partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS tidak cukup syarat untuk bisa mengusulkan lebih dari satu pasang capres-cawapres.

Dengan persyaratan presidensial threshold 112 kursi DPR-RI, maka dari keempat partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS hanya bisa mengajukan satu pasang capres-cawapres. Sejak awal juga hanya ada satu nama Prabowo Subianto yang akan diusulkan oleh partai Gerindra menjadi capres pada pilpres 2019. Dengan demikian maka pertarungan ulang pipres (rematch pilpres ) antara capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto tak dapat dihindari.

Dalam setiap tarung ulang ( rematch ) pasti ada unsur ketegangan dan kecemasan. Tegang dan cemas karena pemenang ingin tetap unggul dan penantang akan berupaya menghindari kekalahan yang kedua kalinya. Tentu hal ini pun juga sangat relevan dengan pertarungan ulang pilpres 2019 antara capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto.

Bagi Joko Widodo pertarungan ulang pilpres 2019 ( rematch pilpres ) adalah wajib menang. Sebab pada pilpres tahun 2014 capres Joko Widodo berhasil mengalahkan capres Prabowo Subianto. Selain itu Joko Widodo yakin menang karena selama menjadi presiden telah banyak melakukan pembangunan dan kemajuan di negeri ini.
Disamping itu pilpres 2019 adalah momentum emas untuk capres Joko Widodo menjadi Presiden Repulik Indonesia dua periode. Bila itu terwujud maka capres Joko Widodo telah menyamai rekor presiden dua periode dari mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono ( SBY ).

Sedangkan bagi capres Prabowo Subianto pilpres tahun 2019 juga harus menang. Karena ini adalah pilpres ketiga kalinya yang pernah diikuti Prabowo Subianto. Capres Prabowo Subianto yakin dengan pengalaman dua kali mengikuti pilpres akan mampu mengalahkan capres Joko Widodo. Selain itu pilpres 2019 boleh jadi adalah kesempatan terakhir kalinya bagi Prabowo Subianto untuk mengikuti pilpres.

Keyakinan akan menang dari kedua pasangan capres itu lah yang juga menimbulkan ketegangan pada pilpres 2019. Masing-masing pendukung melakukan segala cara untuk dapat memenagkan capres mereka. Dalam prosesnya terjadi saling serang kepada kedua pasangan capres dan cawapres yang dilakukan oleh pendukung capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto.

Semua masalah ini tentunya tidak lepas dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersikap menolak gugatan syarat presiden threshold. Bahkan saat ada gugatan yang sama dari masyarakat Mahkamah Konstitusi (MK) tidak cepat merespon hingga masuk masa tahapan pilpres 2019. Akibanya hanya ada dua pasang capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subinato. Pertarungan pilpres ulang ( rematch pilpres ) tak terhindarkan. Konsekensinya tentu ketegangan dalam proses pipres 2019 juga tak bisa terhindari. Tegang karena kedua capres baik Joko Widodo merasa wajib menang dan capres Prabowo Subianto juga merasa harus menang.

Sekarang nasi telah menjadi bubur, maka untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin terjadi maka harus ada sikap kenegarawanan dan kebesaran hati dari pasangan capres dan cawapres. Joko Widodo-Ma’aruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno harus meyakinkan masyarakat tentang pilpres damai dengan menyatakan siap kalah dan siap menang pada pilpres 2019. Dan juga siap mendukung pemenang pilpres 2019 demi untuk persatuan dan kemajuan bangsa dan negara. Hal ini diharapkan dapat meredam dan mengurangi ketegangan sehingga piplres 2019 akan memberikan mampaat positif bagi masyarakat.

Peran Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) juga tidak kalah penting, yaitu menjamin terselengaranya pemilu legislatif dan khusunya pilpres yang akan berjalan baik dan lancar berdasarkan prisif-prinsif pemilihan umum langsung, umum,bebas dan rahasia, serta jujur, dan adil.

Mahkamah Konstitusi ( MK ) juga sangat berperan dalam mendukung proses pemilu legislatif dan pemilihan presiden ( pilpres ) berjalan jujur dan adil. Sebab ditangan Mahkamah Konstitusi lah akhirnya keadilan tentang keputusan Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum ( PHPU) ditentukan.

Yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya adalah peran Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dan Polisi Republik Indonesia ( Polpri ). TNI-Polpri majib netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan capres dan cawapres. Tetapi tetap mengutamakan kepentinmgan bangsa dan negara diatas kepenting golongan dan lainnya, yaitu demi berjalannya pemilihan Umum ( pemilu ) tahun 2019 yang damai jujur dan adil. (*)

LEAVE A REPLY