Ilustrasi hukum. Foto: DosenPendidikan.Com

IDNEWS.CO.ID – Politikus Golkar Markus Nari yang pun anggota DPR 2009-2014 dituntut 9 tahun penjara karena bisa di buktikan mendapatkan keuntungan 900 ribu dolar AS dari proyek KTP elektronik dan menghalang-halangi kontrol masalah KTP-e di persidangan.

“Menyatakan terdakwa Markus Nari sudah bisa di buktikan secara resmi dan menekankan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana gugatan kesatu pilihan kedua dan tindak pidana merintangani secara tidak langsung kontrol di sidang pengadilan masalah korupsi sebagiamana gugatan kedua pilihan pertama”.

“Menjatuhkan pidana pada Markus Nari berwujud pidana penjara selama 9 tahun ditambah denda sejumlah Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Andhi Kurniawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/10/2019).

Tuntutan itu berdasarkan gugatan clausal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Penumpasan Korupsi jo clausal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan clausal 21 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Penumpasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak hanya itu, Markus pun disuruh untuk membayar uang substitusi sebesar 900 ribu dolar AS.

“Menjatuhkan pidana penambahan pada Markus Nari untuk membayar uang substitusi sebesar 900 ribu dolar AS terpaling lambatnya 1 bulan setelah ketentuan miliki kekuatan hukum tetap, jika dalam tempo itu tidak dibayar jadi harta benda terdakwa diambil dan dilelang untuk menutupi uang substitusi, dalam soal terdakwa tidak miliki harta yang cukup untuk membayar uang substitusi, terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun,” ujar jaksa Andhi mengatakan.

JPU KPK pun tuntut pencabutan hak politik Markus. “Menjatuhkan pidana penambahan berwujud pencabutan hak terdakwa untuk duduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana usai menekuni jaman pemidanaan,” papar jaksa Andhi menambahkan.

Dalam gugatan pertama, Markus dinilai bisa di buktikan terima 900 ribu dolar AS dari Andi Narogong bertindak sebagai koordinator pengumpul fee terkait proyek KTP-e.

Uang dikasihkan dalam dua bagian, bagian pertama dia terima uang sebesar 400 ribu dolar AS (atau sejumlah Rp4 miliar) pada Maret 2012 dari Direktur PIAK Kemendagri Sugiharo.

Bagian kedua, atas perintah Andi Agustinus, keponakan Setya Novanto bernama Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menyerahkan uang 1 juta dolar AS terhadap 2 orang yang sedang tunggu di ruangan kerja Setnov di lantai 12 gedung DPR ialah Markus bertindak sebagai anggota Komisi II merangkap anggota Banggar dan Melchias Markus Mekeng bertindak sebagai ketua Banggar.

Moment penyerahan uang 1 juta dolar AS itu disaksikan oleh Irvanto pengen juga Setya Novanto.

“Uang 1 juta dolar AS itu lalu diterima Mekeng sebesar 500 ribu dolar AS sampai-sampai uang yang diterima terdakwa Markus Nari sebaiknya dikurangkan jadi 500 ribu dolar AS dengan demikian keseluruhan uang fee proyek KTP-e yang diterima terdakwa merupakan sebesar 900 ribu dolar AS,” papar JPU Ahmad Burhanuddin.

Dalam persidangan tersingkap juga jika Markus Nari pada awal 2014 beli 1 mobil Range Rover warna hitam dengan nomor polisi B-963-MNC seharga Rp1,4 miliar yang menurut Markus bersumber dari tunjangan dan honor sebagai anggota DPR.

“Argumen terdakwa terkait sumber uang itu merupakan tidak beralasan karena pendapatan terdakwa per bulan rata-rata sekitar Rp50 juta ditambah honor pengerjaan undang-undang rata-rata Rp10 juta per UU yang disahkan sementara semata-mata 5-7 buah, sedangkan uang reses secara filosofi dipergunakan untuk kebutuhan konstituen dan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi sementara terdakwa tidak berpenghasilan lain,” jadi jaksa Burhanuddin.

Tidak hanya itu, Markus pun memiliki pengeluaran yang lumayan besar berwujud pindah jadi mobil Alphard lama yang dibeli tahun 2010 jadi mobil Alphard baru seharga Rp900 juta pada awal 2013.

“Dengan demikian kami penuntut umum tarik kesimpulan jika sumber uang yang dipergunakan untuk Alphard baru dan pembelian Range Rover secara kontan itu berasal dari uang fee proyek KTP-e yang diterima terdakwa sampai-sampai sepatutnya mobil Range Rover diambil oleh KPK untuk dirampas untuk negara dan diantisipasi sebagai uang substitusi,” ujar jaksa Burhanuddin.

Sedangkan dalam gugatan kedua, Markus Nari bisa di buktikan sudah menyengaja menahan atau menghadang secara tidak langsung kontrol di sidang pengadilan pada Saksi Miryam S. Haryani dan Sugiharto dalam masalah tindak pidana korupsi proyek KTP-e tahun 2011-2012 pada Kemendagri atas nama Irman dan Sugiharto pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Markus Nari meminta pengacara Anton Tofik untuk mengamati sidang pembacaan gugatan masalah Irman dan Sugiharto pada 9 Maret 2018 untuk pastikan kebenaran jika namanya dimaksud dalam gugatan.

Kemudian, Markus pada 12 Maret 2017 pun meminta Anton Tofik mengusahakan salinan BAP Miryam S Haryani dalam masalah Irman dan Sugiharto yang mengatakan secara detil namanya dalam penerimaan fee dan pada 17 Maret 2017 meminta Anton Tofik untuk mengantarkan salinan BAP Miryam yang sudah distabilo dan ditandai “dicabut” terhadap Miryam S Haryani di kantor Elza Syarif dengan imbalan 10 ribu dolar Singapura dan 10 ribu dolar AS.

Tidak hanya itu, Markus pun mengusahakan supaya Sugiharto tidak sebutkan namanya dengan cara berkirim pesan melalui Robinson yang memiliki klien bernama Amran Hi Mustari, kawan satu sel Sugiharto di rutan Guntur.

“Kalau terdakwa rasakan tidak terima uang saluran KTP-e jadi semestinya tidak butuh gusar dan resah dan tidak butuh pengaruhi orang lain untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam masalah ini ialah Miryam S Haryani dan Sugiharto. Bahkan juga memberikan uang yang tidak sedikit terhadap Anton Tofik ialah 10 ribu dolar Singapura dan 10 ribu dolar AS yang bila dinominalkan dengan kurs saat itu merupakan Rp227,062 juta sampai-sampai argumen terdakwa yang mengatakan uang untuk Anton Tofik untuk pertolongan umrah harus tidak diterima,” jadi jaksa Bijak Suhermanto.

Serangkaian aksi Markus Nari itu pun dinilai membuat jadi lebih sulit JPU dalam membuktikan faktor memberikan keuntungan/memperkaya diri pribadi atau orang lain atau korporasi, terutama memberikan keuntungan Markus Nari.

“Meskipun Sugiharto menolak permohonan terdakwa akan tetapi terdakwa sudah meminta terhadap yang terkait untuk memberikan keterangan yang tidak sebenarnya sampai-sampai aksi terdakwa sudah penuhi faktor delik,” kata jaksa Bijak.

Atas tuntutan itu, Markus akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada 4 November 2019. (ndi)

LEAVE A REPLY