Ilustrasi Pelantikan Kabinet Kerja.

IDNEWS.CO.ID – Sulit menyatakan bahwa posisi Pak Jokowi sedang melakukan penguatan terhadap KPK. Setelah tidak peduli pada proses capim KPK, cepatnya beliau mengeluarkan surpres, dan tidak adanya perdebatan senget soal subtansi revisi UU KPK, kini presiden seperti tidak peduli pada fakta vakumnya KPK paska berlakunya UU hasil revisi KPK.

Ray Rangkuti. Pengamat Politik

Mengapa disebut vakum, sebab, seperti dibuat dalam desain struktur baru KPK, hampir seluruh kewenangan projustisia KPK sekarang ini berpindah ke dewan pengawas. Sementara saat yang sama dewan pengawas yang dimaksud belum jua dibentuk oleh presiden.

Dengan begitu, tidak ada kewenangan apapun bagi komisioner KPK sekarang ini untuk melakukan penyidikan atau penuntutan. Artinya, KPK yang saat ini hanya bertugas menyelesaikan kasus-kasus yang memang ditangani sebelum revisi UU KPK ini berlaku.

Kevakuman KPK juga terjadi bagi staf KPK. Status mereka yang selama ini sebagai staf independen KPK kini berubah menjadi ASN sejatinya harus dengan pengangkatan kembali oleh presiden.

Tanpa itu, maka status staf ini tidak jelas. Dan dengan begitu, mereka juga tidak dapat melakukan tugas dan kewenangannya karena status kepegawaian yang tidak jelas tersebut. Tentu saja, ada beberapa hal lain yang bisa menjelaskan kevakuman ini.

Sayangnya, hingga dua hari setelah alih fungsi KPK terjadi, presiden seperti membiarkan begitu saja tanpa kejelasan. Tidak ada penjelasan apapun soal ini. Hanya dibiarkan vakum dan sunyi. Perppu yang pernah diungkapkan sebagai solusi, juga makin tak jelas nasibnya.

Presiden lebih sibuk mengurusi bocoran calon anggota kabinet di medsos dari pada mengurusin persoalan institusi negara. Preisden punya waktu yang cukup untuk memberi membaca dan memberi komentar berbagai versi bocoran anggota kabinet, tapi seolah tak ada waktu untuk membaca situasi kekinian KPK dan pernyataan atas kevakuman ini.

Fakta ini juga menjelaskan nasib KPK di masa yang akan datang. Karena statusnya yang berada di ranah eksekutif, maka kapan waktu presiden bisa mengabaikan atau bahkan menghalangi kegiatan KPK. Tak perlu waktu lama untuk melihat semua asumsi negatif yang dibangun selama ini akibat berubahnya sifat organisasi KPK dari lembaga negara independen menjadi lembaga eksekutif terjadi dalam dua hari ini.

KPK vakum karena presiden seperti enggan mengurusnya. Sampai kapan? Kita tidak tau. Hanya presiden yang tau kapan beliau membiarkan kevakuman ini terjadi. Yang pasti, KPK sudah tidak mungkin melakukan fungsi-fungsi penegakan hukumnya ke depan, seperti mengembangkan kasus, menetapkan tersangka baru, OTT dan sebagainya. Selamat datang masa gelap pemberantasan korupsi. (*)

LEAVE A REPLY