Ilustrasi

IDNews.co.id – Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara Indonesia sepatutnya berdasarkan Pancasila. Begitupun dengan berbagai tindakan yang menyengsarakan rakyat, sepatutnya mendapat penolakan keras.

Termasuk proyek reklamasi teluk Jakarta yang selama ini menimbulkan berbagai masalah. Mulai dari dampak yang ditimbulkan, seperti kerusakan laut hingga menghilangkan lahan tangkapan ikan para nelayan.

M Hafizd, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Jakarta Utara.

Proyek tersebut merupakan bentuk ketidakadilan. Reklamasi sekadar memenuhi birahi para pengusaha semata. Jadi, bukan cuma Pancasila yang harga mati. Menolak reklamasi juga harga mati.

Saya pun sependapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bersikukuh untuk membatalkan hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi yang telah diperoleh oleh pengembang. Demi kepentingan rakyat, sikap Anies Baswedan harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat Jakarta.

Seluruh lapisan masyarakat semestinya tidak tinggal diam. Terlebih, Gubernur Anies tidak peduli dengan berbagai tekanan terhadap dirinya. Pemuda Pancasila pun akan menjadi garda terdepan untuk membela gubernur terkait persoalan proyek pulau reklamasi.

Terlebih lagi, proses penerbitan HGB untuk pulau reklamasi jelas-jelas melanggar aturan. Kok bisa, HGB diterbitkan hanya dalam satu malam. Jelas ada kejanggalan.

Indikasi kongkalikong antara pengusaha dengan apparat birokrasi ini merusak sistem pemerintahan. Karenanya, saat ingatkan kembali bahwa menolak reklamasi adalah harga mati. (*)

LEAVE A REPLY