Omnibus Law. Foto: Jawa Pos

IDNEWS.CO.ID – Tantangan salah satu Anggota DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin untuk tidak memilih partai atau paslon pendukung UU Omnibus Law merupakan tantangan yang menarik. Meski nampaknya akan sulit diwujudkan di lapangan.

Sebab pertama, varian pendukung paslon, khususnya di Pilkada, cukup beragam. Kadang tokoh populer dengan elektabilitas tinggi malah didukung oleh partai-partai pro UU Omnibus law. Sebaliknya tokoh yang didukung oleh non-pendukung UU Omnibus Law malah kurang populer.

Kedua, bahasa lainnya, di dalam Pilkada, tokoh jauh lebih menentukan dibanding nama partai. Terkadang banyak pemilih tidak melihat apa partainya tapi siapa tokohnya.

Ketiga, hukum politik Pemilu umumnya belum berlaku sepenuhnya di dalam Pemilu kita. Hukum yang baik dipilih dan yang kurang bagus ditinggalkan, belum banyak berlaku dalam Pemilu, khususnya di dalam pilkada. Faktor kedekatan, keakraban dan ‘kebaikan hati’ masih jauh lebih dominan dibandingkan dengan ukuran prestasi, dan sebagainya.

Keempat, elum tentu ada ruang untuk kampanye agar tidak memilih partai atau pasangan calon yang mendukung UU Omnibus Law. Kampanye atas hal ini, bisa dianggap sebagai kampanye hitam. Berpotensi ke arah sana kuat, sebab ada banyak kecenderungan untuk mem-polisikan pandangan kritis. Apalagi jika terkait dengan hak yang merugikan pasangan calon.

Oleh karena itu, saya menduga Azis S tidak spontan mengucapkan hal itu. Pernyataan itu disampaikan dengan penuh perhitungan. Hukum pemilih memberi sanksi bagi partai atau pasangan calon yang didukung partai pendukung UU Omnibus Law untuk tidak dipilih.

Ray Rangkuti, Pengamat Politik

Sekalipun begitu, bukan berarti tanpa peluang. Hal ini dapat dilakukan jika, pertama,  ada kekuatan sipil yang terus menerus mengkampanyekan tantangan petinggi Golkar tersebut.

Kedua, dimulai dari mempersempit partai yang dinyatakan pendukung dan pengusung utama UU Omnibus Law. Dari pemetaan itulah dibuat dasar acuan untuk memilih Paslon tertentu.

Ketiga, masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan mendesakkan isu apakah Paslon pro UU Cipta Kerja atau tidak. Jika tidak, langkah apa yang akan mereka lakukan untuk memastikan UU tesebut dibatalkan. Materi ini juga didesakan masuk di dalam tahap debat Paslon dalam Pilkada.

Keempat, Paslon dan partai politik tidak melihat gerakan ini sebagai gerakan ilegal atau terlarang. Mengingat bahwa hal ini sudah merupakan tantangan dari petinggi Golkar, maka menjawab tantangan itu, tentu saja, bukanlah tindakan kriminal.

Memang, dalam UU pilkada tindakan menegasi paslon untuk tidak dipilih bukanlah kejahatan pilkada. Kampanye negatif itu bagian dari sumbangsih demokrasi yang harus dijaga. Oleh karena itu, memberi ruang bagi aktivitas kampanye negatif sama pentingnya dengan kampanye positif.

Keduanya bagian dari subtansi kampanye. Maka dan oleh karena itu, Paslon, partai tidak boleh melakukan tindakan pemidanaan atas aktivitas ini. Dan Bawaslu serta aparat penegak hukum juga harus berperan penting untuk memastikan bahwa gerakan seperti ini adalah hak warga negara. (*)

LEAVE A REPLY