Hamdan Hamedan, Pemerhati Pertahanan. Foto: Istimewa

oleh: Hamdan Hamedan, Pemerhati Pertahanan

Kita menyesal dengan arti hukum tentang terorisme yang kita punya. Karena arti yang kita punya itu tidak tepat, ambigu dan yang terutama, tidak ada fungsinya dari sisi hukum -Richard R. Baxter, mantan Hakim Mahkamah Internasional.

Ada sebuah ungkapan dalam ilmu epistemologi, yakni cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan, yang mengatakan kalau “kamu tidak dapat menuntaskan satu masalah yang mana anda tidak dapat mendefinisikannya. ” Demikianlah kurang lebih masalah awal yang menunggu setiap kajian tentang terorisme. Pasalnya, kata ‘terorisme’ sendiri sarat dengan nuansa politis dan subjektif. Sering kali sebutan teroris disematkan oleh satu pihak -umumnya pemerintah- pada pihak beda faedah mendiskreditkan dan mendeligitimasi pihak beda itu. Hampir tidak sempat satu pihak mengklaim dirinya sebagai kelompok teror mengingat konotasi negatif dari kata ‘teror’ dan ‘terorisme’ dalam benak umum.

Subjektifisme juga bertindak dalam menyulitkan usaha mendapatkan definsi yang objektif. Sering kali kita mendengar ungkapan kalau “teroris menurut satu orang bisa jadi yaitu pejuang kemerdekaan menurut orang yang lain. ” Anggota kelompok Hamas, umpamanya, dilabel sebagai teroris oleh pemerintah Israel dan warganya. Namun untuk warga Gaza, dia yaitu pejuang kemerdekaan.

Subjektifisme begini sering diperkeruh dengan aliansi politik. Sebagai contoh, African National Congress dan pemimpinnya, Nelson Mandela, yang menentang praktek apartheid dicap sebagai teroris tidak hanya oleh pemerintah Afrika Selatan, namun juga oleh Amerika Serikat yang waktu itu beraliansi dengan Afrika Selatan. Menarik untuk dicatat kalau Nelson Mandela tetap ada di daftar teroris versi Paman Sam sampai tahun 2008, meskipun sang pahlawan sudah pensiun dari politik selama sembilan tahun.

Di tengah kerancuan pengertian, bukanlah bermakna tidak sempat ada usaha untuk mendeskripsikan terorisme. Sejak tahun 1937 komunitas internasional, diwakili oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang lantas dilanjutkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha untuk mengesahkan definsi resmi terorisme. Akan tetapi, usaha itu sampat sekarang ini belum membawa hasil.

Hingga kita hingga disuatu keadaan dimana tidak ada satu pengertian referensi terorisme di dunia ini, akan tetapi ada lebih dari ratusan bahkan ribuan pengertian. Diluar itu, definisi-definisi terorisme yang ada tidak hanya tidak sama antar negara, namun juga seringkali juga tidak sama antar lembaga di satu negara. Definsi terorisme menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat tidak sama dengan Departemen Pertahanan, FBI, dan CIA. Hal ini sudah pasti tidak menunjang dalam menjelaskan terorisme yang sampai kini seringkali sekali disalahgunakan dan disalahtafsirkan banyaknya pihak sesuai keperluannya masing-masing.

Dalam bukunya Political Terrorism, Alex P. Schmid dan A. J. Jongman menghimpun 109 pengertian terorisme dari para pakar dan akademisi terpenting. Dari 109 pengertian itu, lima kata dan frasa kunci menguasai definisi-definisi itu, yakni kekerasan, politis, ketakutan/teror, ancaman, efek psikologis dan reaksi yang dikehendaki. Kelima kata dan frasa kunci ini cukup menunjang dalam memberikan pemahaman basic sekitar terorisme, namun terdapat banyak komponen beda yang butuh dimasukkan supaya mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif.

Komponen Pengertian Objektif

Paling tidak ada tiga komponen kunci dalam meramu pengertian terorisme yang objektif. Pertama, komponen pesan yang cobalah disampaikan lewat aksi teror sebaiknya ada. Tujuannya, kejahatan terorisme mengeksploitasi kemalangan bahkan kematian korban untuk berkirim pesan (dan menyebarkan benih-benih ketakutan) pada warga luas atau tujuan utama. Meskipun korban seringkali tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan, untuk teroris mereka semata-mata medium untuk menyampaikan pesan pada tujuan audiens yang lebih luas. Berikut yang membedakan tindak kekerasan umum dengan terorisme dimana pelaku (A) mencederai/membunuh korban (B) untuk menakuti dan berkirim pesan pada warga luas (C). Sedangkan pada tindakan kekerasan umum, pelaku (A) mencederai/membunuh korban (B) karena faktor-faktor khusus (seperti tidak suka, dendam, dll.) tak ada pesan pada pihak beda (C).

Kedua, kejahatan terorisme dapat dilakukan oleh siapa saja—baik aktor non-negara (kelompok, organisasi, individu/lone-wolf, dll.) ataupun aktor negara. Sering kali pengertian terorisme yang dibuat oleh negara menyematkan tindak kejahatan terorisme cuma pada aktor non-negara, hingga dirinya tidak dapat dituntut jika melakukan aksi teror. Padahal kita tahu benar kalau negara mungkin memperlancar aksi teror pada populasinya sendiri. Bahkan kata ‘terrorism’ saat kali pertama digunakan setelah Revolusi Perancis 1789 saat de facto pemerintah Perancis ketika itu dengan resmi meluncurkan Reign of Terror (Pemerintahan Berbasiskan Teror). Di abad-abad setelah itu, pemerintahan Joseph Stalin di Uni Soviet, Augusto Pinochet di Chili, Saddam Hussein di Irak, dan Bashar Al-Assad di Suriah juga melakukan hal yang relatif sama. Bahkan Saddam dan Bashar Al-Assad sempat meneror rakyatnya dengan senjata kimia.

Ketiga, kejahatan terorisme dapat dilakukan dengan motif apa saja. Teror atas nama agama sedang menjalar di dunia sekarang ini, namun sebelumnya teror atas nama politik dan nasionalisme lebih menguasai. Kita sempat mendengar Ku Klux Klan (KKK) di Amerika Serikat, FARC di Kolumbia, dan Tamil Tigers di Sri Lanka yang memperlancar aksi teror berbasiskan ideologi politik kanan, kiri, dan nasionalime/separatisme. Diluar itu ada pula yang dimaksud single-issue terrorism, dimana sebuah grup teror konsentrasi cuma pada satu tema. Animal Liberation Front di Inggris, umpamanya, berusaha membakar dan mengebom individu atau perusahaan yang menyakiti binatang.

Dengan memperhitungkan kata/frasa dan komponen kunci diatas, pengertian terorisme yang objektif, menurut irit penulis, yaitu pemakaian kekerasan atau ancaman pemakaian kekerasan pada tujuan baik simbolik ataupun tidak, yang berpesan dan bertujuan untuk membuat ketakutan dan mengganti persepsi dan tingkah laku audiens yang lebih luas. Dengan pengertian ini, siapa juga yang menggunakan kekerasan untuk meneror warga luas lepas apapun ideologinya bisa dikelompokkan sebagai tindakan terorisme. Disamping itu, jika negara berlaku demikian ia juga bisa dituntut sudah memperlancar tindakan terorisme. (*)

LEAVE A REPLY