IDNews.co.id – Pengelolaan Transjakarta Busway masih banyak terjadi pelanggaran SDM yang tidak sesuai dengan perundang-undangan Disnaker, seperti kerja bertahun-tahun namun status masih kontrak, cuti yang dipersulit, tidak diijinkan istirahat, sholat, ke toilet. Bahkan sempat terjadi petugas kasir yang melahirkan di halte karena untuk cuti tersebut dibedakan antara pegawai di kantor pusat dengan pegawai dilapangan.

Kentalnya nepotisme, dimana banyak SDM baru di level middle management yang tidak mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang di embannya dan diberikan jabatan–jabatan baru yang tidak pernah ada sebelumnya dengan salary yang tinggi tanpa ada fit and propertest.

Ir. Agus Suherman Subrata MBA, mantan Direktur Utama Damri.

Belum adanya struktur organisasi perusahaan dan struktur penggajian yang baku, karena jabatan mulai dari middle management selalu berkembang dan tidak ada kesempatan bagi pegawai yang sudah berdedikasi lama untuk mendapat kesempatan mengisi jabatan-jabatan tersebut.

Birokrasi administrasi Direksi yang tidak sinergis dan terlalu lama, sehingga dapat menghambat pelayanan. Banyak kebijakan-kebijakan yang butuh persetujuan namun lama di setujui.

Karena itu, dibutuhkan solusi antara lain, harus mengikuti peraturan kedinastenagakerjaan guna meningkatkan performa kerja SDM yang dimiliki guna mencapai perusahaan yang sehat dan profesional.

Aturan perusahaan yang ditetapkan dibuat secara sepihak, tidak melibatkan perwakilan dari pegawai dalam pembahasan rancangan aturan perusahaan tersebut. Ini akibat tidak adanya peluang untuk pegawai membentuk wadah serikat pekerja.

Juga harus dibuatkannya peraturan perusahaan yang mengatur SDM di Transjakarta sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Dinas Tenaga Kerja dan didaftarkan guna meningkatkan performa kerja SDM yang dimiliki guna mencapai perusahaan yang sehat dan profesional.

Birokrasi administrasi Direksi harus sinergis, sehingga dapat mempercepat pelayanan. Sedangkan Aturan perusahaan yang ditetapkan harus melibatkan perwakilan dari pegawai dalam pembahasan rancangan aturan perusahaan tersebut.

Selain itu, karyawan diizinkan membentuk serikat pekerja sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi. Termasuk diperlukan uji kompetensi khusus perekrutan SDM di level middle management, bukan karena nepotisme. Jenjang karier dan penggajian yang bertahap (dengan selisih/gap yang rasional). (*)

LEAVE A REPLY