Mahkamah KonstitusiB Foto: Bisnis.com

IDNEWS.CO.ID– Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menolak permintaan pemohon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Propinsi Jawa Barat yang ajukan penambahan seseorang saksi. “Penambahan saksi bagaimana ini tujuannya, di luar tiga saksi yang ditata ya? Tak bisa,” papar Palguna sebagai pemimpin sidang pembuktian di ruang Panel 3 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Kuasa Hukum PPP Jawa Barat menjelaskan jika cuma meminta penambahan saksi untuk masalah yang sama, akan tetapi wilayah penentuan yang tidak serupa. Meski demikian, keinginan itu tidak diterima oleh Palguna. “Tak bisa. Kami dari pertama sudah memberitakan jika saksi cuma tiga dan satu ahli untuk masing-masing masalah bukan dapil,” kata Palguna.

Palguna lalu kembali menjelaskan jika persidangan untuk masalah Pergesekan Hasil Penentuan Umum (PHPU) Legislatif 2019 termasuk dalam metode persidangan cepat (speedy trial) karena dibatasi waktu untuk menuntaskan seluruhnya masalah. “Tak mungkin kita menggunakan cara pengecekan saksi di peradilan umum untuk masalah konstitusi semacam ini. Anda mesti patuh dengan apa yang ditata sejak awal, walaupun dapil yang tidak serupa tetapi tetap satu masalah,” papar Palguna.

Sebelumnya, Mahkamah memperbolehkan semua pihak untuk mendatangkan saksi dan ahli, akan tetapi dibatasi banyaknya. Untuk pemohon dan termohon (KPU) jumlahnya saksi yang bisa didatangkan maksimal merupakan tiga orang untuk setiap masalah, sementara faksi terkait cuma dibolehkan mendatangkan seseorang saksi untuk setiap masalah. (fat)

LEAVE A REPLY