IDNews.co.id – Ketua DPR RI, Setya Novanto mengambil langkah perlawanan atas penetapan tersangka korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praperadilan secepatnya dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Tidak hanya pengacara pribadi, ketua bidang hukum dan HAM serta badan advokasi partai beringin untuk segera menyiapkan materi gugatannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, DPP Partai Golkar telah menugaskan Ketua Bidang Hukum dan HAM serta badan advokasi untuk segera menyiapkan materi gugatan praperadilan atas penetapan Setya Novanto sebagai tersangka.

Dia juga menegaskan, langkah itu dilakukan lantaran, telah diterima surat keputusan penetapan tersangka dari lembaga antirasuah oleh Setya Novanto. “Pak Novanto punya tim hukum sendiri. Kita dari DPP tentunya menugaskan ketua bidang hukum dan HAM untuk mengawal ini masalah,” terangnya kepada wartawan saat dihubungi, Kamis (20/7) lalu.

Munurut Idrus, tim hukum dari DPP Partai Golkar akan menyusun gugatan praperadilan berdasarkan surat keputusan penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK. Dia belum merinci poin apa saja yang akan menjadi pokok gugatan. “Gugatan praperadilan akan didasarkan pada surat penetapan tersangka dari KPK,” tandas Idrus.

Diamini Pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya. Dia mengaku, saat ini masih mengkaji surat penetapan kliennya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP yang dikeluarkan KPK. Nantinya, hasil kajian itu akan menjadi dasar pengajuan praperadilan.

Firman tidak mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengkaji dokumen tersebut. Namun, dirinya memastikan proses pengkajiannya butuh waktu tidak sebentar. “Kami juga baru terima suratnya tadi malam,” imbuhnya.

KPK, sambung Firman, mengirim surat penetapan tersangka Setya Novanto pada Selasa, (18/7), selang sehari setelah diumumkan. Surat itu dikirim ke kediaman Setya di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut Firman, keputusan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP itu kontroversial. Karena itu, ia memutuskan mempelajari aspek formal dan substansinya. “Saya melihatnya ada legal premature,” katanya.

Dugaan itu muncul, lanjutnya, karena KPK menjadikan keterangan saksi dalam persidangan kasus korupsi e-KTP sebagai bukti penetapan Setya Novanto sebagai tersangka. Padahal, kasus tersebut belum diputus di persidangan. Strategi splitsing perkara tersebut berpotensi menghadirkan dualisme peradilan. “Di satu sisi peradilan masih bekerja, di sisi lain KPK menggunakan saksi itu juga,” ucap Firman. (ton)

LEAVE A REPLY