Tower Microsel

IDNEWS.CO.ID – Pansus Tower Microsell semakin tidak jelas. Hal itu menimbulkan kekecewaan dari masyarakat luas. Salah satunya datang dari mantan Anggota Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua. “Para anggota dewan ini kok tidak berani melanjutkan pansus microsell? Hal ini sangat mengecewakan masyarakat,” kata dia, Kamis (14/3).

Inggard yang saat ini menjadi politisi Partai Gerindra itu mengatakan, saat dirinya menjabat dulu, Pansus Microsell belum bisa jalan lantaran terhambat di pimpinan dewan. “Ya (Pansus) ditahan oleh pimpinan dewan,” kata dia.

Ingggard pun tak mengelak saat ditanya apakah di kalangan pimpinan dewan belum sepenuhnya satu suara perihal pembentukan Pansus Microsell. “Waktu itu semua fraksi sudah kirim anggotanya untuk di SK kan, tapi kelihatannya masih ada yang berkepentingan,” ujar politisi kawakan itu.

Padahal, menurut Inggard, keberadaan pansus sangat penting dalam rangka mendalami penyimpangan soal pemanfaatan aset oleh perusahaan swasta tersebut. “Rapat Komisi A dulu jelas merekomendasikan untuk dibuat segera pansus pemetaan aset, pansus pengelolaan aset tiang-tiang yang berdiri di lahan Pemda,” tandas dia.

Sementara itu, Anggota Komisi A Syarif mengaku masih terus mendorong Pansus Microsell. Namun, ia masih menunggu pergerakan anggota dewan yang lain. “Karena memang kami tidak bisa jaan sendiri dalam pansus,” kata dia.

Pansus ini digelindingkan dewan untuk mengungkap dugaan pelanggaran pemakaian lahan Pemprov DKI oleh provider Microsell. Pemprov DKI juga sempat memoratorium pemberian izin untuk Tower Microsell. Bersamaan dengan itu, Pemprov DKI mengaku akan mengaudit pemberian izin pemberian izin tower mikroseluler.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah memoratorium pemberian izin untuk tower mikroseluler. Bersamaan dengan itu, Pemprov DKI akan mengaudit pemberian izin pemberian izin tower mikroseluler.
Langkah moratorium itu tertuang dalam surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) melalui surat bertanggal 20 Desember 2017. Surat itu diteken langsung oleh Kepala PMPTSP Edy Junaedi.

“Menindaklanjuti rapim gubernur pada 19 Desember 2017 perihal evaluasi perizinan tiang mikroseluler, bersama ini disampaikan pemberitahuan bahwa untuk sementara tidak menerima dan memproses izin bangunan pelengkap tiang mikroseluler (moratarium) sampai tanggal 31 Maret 2018,” demikian petikan inti dari surat tersebut.

Edy mengatakan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengaudit pemberian izin itu. Audit dilakukan bersama Dinas Badan Pengelola Aset Daerah DKI. “Kita akan audit bersama dengan BPAD,” kata Edy.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebutkan bahwa Pemprov DKI berpotensi menerima pendapatan sebesar Rp 2 triliun per tahun dari keberadaan Tower Micro sell.
“Enam puluh persen kan ini di lahan pemda. Itu harusnya bayar lahan itu . Itu perda dan permendagri-nya ada, pemanfaatan aset pemerintahan daerah. Kalau dimaksimalkan hitung-hitungannya saya bisa Rp 1-2 triliunlah,” ungkap dia. (fat)

LEAVE A REPLY