IDNEWS.CO.ID – Seorang petinggi senior PBB di Malawi mengatakan toleransi beragama setelah dua siswi dilarang mengenakan jilbab di lingkungan sekolah.

Larangan penggunaan jilbab terjadi di satu sekolah di Balaka, kota yang terletak sekitar 206 kilometer di barat daya Ibu Kota Lilongwe.

Koordinator PBB untuk Malawi, Maria Jose Torres, mengatakan penduduk Malawi mestinya menghargai kepercayaan penganut agama dan selalu memprioritaskan diskusi secara damai dalam selesaikan masalah.

“Hak untuk berekspresi dan jalankan agama merupakan hak-hak fundamen. Merintangi implementasi hak-hak itu – seperti melarang murid mengenakan pakaian sesuai kepercayaan beragama mereka – merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak seusai dengan standar pendidikan internasional,” kata Torres melalui pengakuan terdaftar.

“Larangan [hijab] cuma akan membuat beberapa anak wanita malas bersekolah, merintangi mereka untuk belajar dan terlibat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, di saat Malawi mengupayakan hentikan pernikahan anak dan menggerakkan beberapa anak untuk mendapatkan pendidikan,” ujarnya.

Kejadian larangan jilbab terjadi pada Senin (04/11) di Sekolah M`manga.

Larangan jilbab menyebabkan pertikaian di antara penduduk Muslim dan Kristen yang menyebabkan setidaknya dua orang mengalami banyak luka serius, menurut media massa ditempat, The Daily Times.

Disebut, beberapa toko, satu masjid, satu gereja, dan rumah pendeta rusak setelah pecah keonaran.

Sekolah yang melarang jilbab itu diurus oleh Gereja Anglikan.

Sebelumnya, dalam masalah yang tidak serupa pada 2016, pengadilan di Kenya memutuskan kalau sekolah-sekolah Kristen tak mestinya melarang pelajar Muslim pakai jilbab di sekolah.

Hakim beralasan, lembaga pendidikan semestinya mempromokan keberagaman dan prinsip nondiskriminasi.

Kira-kira 11 persen penduduk Kenya beragama Islam, sementara 83% memeluk Kristen.

Semua sekolah negeri di Kenya membiarkan siswa Muslim mengenakan jilbab di sekolah.

Tapi, ketetapan pengadilan bab sekolah Kristen harus membiarkan siswa Muslim mengenakan jilbab digagalkan oleh Mahkamah Agung pada Januari 2019. (ach)

LEAVE A REPLY