Ilustrasi Poligami Foto: Koran Kaltim

IDNEWS.CO.ID – Pemerintah dan DPR Aceh sedang menggodok qanun Hukum Keluarga. Dimana dalam qanun itu pun mengendalikan masalah poligami dan dilegalkan di Aceh. Dalam qanun itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi jika suami mau menikah dengan lebih dari satu istri.

Dari draft perancangan qanun Hukum Keluarga yang diterima wartawan Minggu (7/7/2019), dalam BAB VIII tentang beristri lebih dari seorang. Lalu ada lima klausal yang mengkaji masalah itu sampai persyaratannya.

Dalam klausal itu pun mengkaji persyaratan seorang suami yang dibiarkan berpoligami. Salah satunya miliki potensi secara lahir dan batin. Lalu mengendalikan hak yang sama antar setiap istri dan beberapa anak.

Dalam klausal 47 dijelaskan suami yang mau menikah untuk kedua sampai keempat kalinya harus mendapatkan izin dari Mahkamah Syar’iyah. Pernikahan tanpa izin Mahkamah Syar’iyah dianggap tidak miliki kapabilitas hukum.

Untuk kesulitan izin Mahkamah Syar’iyah ditata dalam klausal 48. Ada tiga syarat yang dijelaskan dalam klausal, akan tetapi antara lainnya harus dipenuhi suami.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif, mengatakan qanun itu mulai diulas sejak akhir 2018 lalu. Serta, akan segera dibawa ke sidang rapat dengar masukan umum (RDPU) pada tanggal 1 Agustus 2019 mendatang.

Menurut Musannif, dilegalkannya poligami bukan tanpa alasan. Faksinya melihat saat ini meriah terjadi kawin siri. Ditambah lagi, dalam hukum Islam pun diijinkan tentang poligami.

“Karena dibiarkan (poligami dalam Islam), saat ini meriah terjadi kawin siri. Sebab ramainya, pertanggungjawaban terhadap Tuhan dan anak yang dibuat dari kawin siri ini lemah,” kata Musannif saat dilakukan konfirmasi wartawan Minggu (7/7/2019).

Berikut pasal dalam Draft Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang membahas soal Poligami di Aceh:

Pasal 46:

(1) Seorang suami dalam waktu yang bersamaan boleh beristri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.

(2) Syarat utama beristri lebih dari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

(3) Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan istri-istri dan anak-anaknya.

(4) Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.

(5) Kemampuan batin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, biologis, kasih sayang dan spiritual terhadap lebih dari seorang istri.

(6) Dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, seorang suami dilarang beristri lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 48:

(1) Mahkamah Syar’iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari 1(satu) jika:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini; atau
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.; atau
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari 1 (satu) orang meskipun istri atau istri-istri sebelumnya tidak menyetujui, Mahkamah Syar’iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang.

Pasal 49:

(1) Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), untuk memperoleh izin Mahkamah Syar’iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat:

a. adanya persetujuan istri atau istri-istri; dan
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan istri atau istri-istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.

(3) Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh istri di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah.

(4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami, jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada khabar dari istri atau istri-istrinya paling kurang 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.(fat)

LEAVE A REPLY