Sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) yang berhasil ditangkap kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

IDNews.co.id – Permasalahan para WNI ABK diluar negeri masih jadi masalah yang wajib segera di kerjakan. Persoalan yang ada salah satunya gaji yang sangat kecil maupun gaji yang tidak dibayar, perlakuan yang tidak manusiawi dan situasi kerja yang tidak baik. Diluar itu dan kompetensi yang tidak berada di diri ABK.

” Beberapa besar atau 90% ABK juga mengalami eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang mesti segera di kerjakan, ” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Wanita dan Anak, Sujatmiko, saat jadi narasumber dalam rapat penguatan koordinasi penghilangan eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang di sektor perikanan di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh International Labour Organization di Hotel Aryaduta, jakarta, Kamis (30/11).

Sujatmiko menjelaskan berdasarkan data dari Kemenlu kasus-kasus perdagangan orang/trafficking di bagian perikanan, dari tahun ke tahun jumlahnya makin bertambah.

Menurut data Direktorat PWNI BHI, ada WNI anak buah kapal (ABK) jumlah 18. 450 atau 0, 64% jumlah WNI di semua dunia sebesar 2. 862. 495 orang. Jumlah persoalan WNI ABK di semua dunia dari 1 Januari hingga 21 November 2017 jumlah 2. 135 persoalan, jumlah 45, 9 persen tuntas dikerjakan dan 54% dalam sistem perlakuan.

Secara global, imbuhnya, lebih dari 56 juta wanita dan lelaki bekerja di bagian perikanan dan budidaya perairan. Dalam lebih dari satu tahun terakhir perdagangan pekerja di bagian perikanan sudah jadi gossip krusial di industri pemrosesan ikan, terutama di negara-negara pengekspor ikan dan olahan ikan seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar dan Filipina.

” Penangkapan ikan dikenal sebagai salah satunya jenis pekerjaan yang beresiko. Para nelayan migran amatlah rawan pada perdagangan orang dan kerja paksa, karena lingkungan kerja yang relatif terisolir dan kebiasaan operasional kapal perikanan komersil yang lintas negara, ” tuturnya.

Untuk itu Kemenko PMK mengapresiasi kegiatan ILO ini, dikehendaki ada hasil riil dalam komunitas ini dan nyata-nyata bermanfaat untuk Indonesia dan negara beda yang memiliki ABK paling banyak.

” Presiden Jokowi juga sudah mempunyai komitmen membuat perlindungan warga negara dimana saja ada dalam kemampuan apa pun dalam program nawacita presiden Indonesia. Saya berharap semuanya K/L dan swasta bisa bekerja bersama untuk memberantas ini. Saya berharap persoalan ini bisa segera terkendali, ” tutup Sujatmiko.

Rapat kesempatan ini di hadiri perwakilan dari Kemenko Maritim, Kemnaker, Kemenlu, BNP2TKI, Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), dan sebagian perwakilan yang lain. (ndi)

LEAVE A REPLY