Pemkot Jaksel Ajukan

IDNews.co.id – PENGADILAN Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mengabulkan putusan banding Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, atas perkara gugatan warga Bukit Duri Nomor 205/G/2016/PTUN.JKT, yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 5 Januari 2017 lalu.

Pada perkara Nomor 205/G/2016/PTUN.JKT tersebut, warga Bukit Duri, Masenah bersama 11 warga lainnya, menggugat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Administrasi Jakarta Selatan, terkait pemberian Surat Peringatan jelang penataan Normalisasi Kali Ciliwung pada Rabu, September 2016 lalu.

Pada 5 Januari 2017 lalu, Majelis Hakim PTUN Jakarta memenangkan gugatan warga Bukit Duri Tebet yang meminta Majelis Hakim, untuk membatalkan dan mencabut Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan tertanggal 20 September 2016, yang ditujukan kepada warga Bukit Duri di RW 09, RW 10, RW 11 dan RW 12.

Kalah dalam gugatan itu, Pemkot Jakarta Selatan melalui Bagian Hukumnya mengajukan banding pada tanggal 9 Januari 2017 dan mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Februari 2017.

Kepada Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Selatan TP Purba mengungkapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya memenangkan banding atas putusan perkara Nomor 205/G/2016/PTUN.JKT pada 19 Juli 2017 lalu.

Adapun obyek gugatan tersebut, lanjut Purba, warga Bukit Duri hanya menggugat Satpol PP Jaksel untuk membatalkan dan mencabut Surat Peringatan. “Disitu jelas tidak ada gugatan ganti rugi, Masenah dan kawan-kawan hanya menggugat untuk mencabut dan membatalkan Surat Peringatan,” tambah dia.

Atas putusan tersebut, sambung Purba, pihaknya menunggu penggugat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan surat yang disampaikan kepada Panitera PTUN Jakarta. “Kita belum tahu apakah penggugat melakukan upaya hukum kasasi atau tidak,” tukas dia. (gus)

Dasar Pengajuan Banding oleh Pemkot Jaksel

  • Tidak ada bukti sertifikat atas nama penggugat di atas bidang/tanah bantaran kali Ciliwung
  • Majelis Hakim mennganggap sudah tepat Pemkot Jaksel melakukan penertiban
  • Maka banding atas putusan perkara Nomor 205/G/2016/PTUN.JKT pada 19 Juli 2017 lalu
  • Surat Penertiban SP I, II dan III yang dikeluarkan Satpol PP Jakarta Selatan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku
  • Gugatan ditolak, maka putusan perkara Nomor 205/G/2016/PTUN.JKT harus dibatalkan

LEAVE A REPLY