Proyek Reklamasi

IDNEWS.CO.ID – Aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta mengatakan kalau pencabutan izin penerapan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak cukup menopang menyudahi reklamasi Teluk Jakarta.

“Kalau Gubernur serius, hapus izin reklamasi yang ada peraturan wilayah (perda),” kata Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Perda DKI Jakarta yang menampung izin reklamasi, seperti disibak Tubagus, umpamanya Perda No 1/2012 tentang Ide Tata Ruang Daerah dan Perda No 1/2014 tentang Ide Detil Tata Ruang dan Ketetapan Zonasi.

Menurut Tubagus, perda itu akan selalu berubah menjadi rekomendasi dari para pengembang. Apabila satu saat reklamasi dipertanyakan atau ditentang. “Selama kebijakan di tata ruang masih diakomodasi, reklamasi akan terus ada potensinya,” lebih ia.

Sekarang ini, empat masalah terkait izin reklamasi untuk pulau H, M, I, dan F masih diolah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta usai sebelumnya Anies keluarkan Surat Ketetapan (SK) Gubernur yang mencabut izin penerapan reklamasi.

Ke-4 masalah itu di ajukan oleh perusahaan pengembang masing-masing pulau sebagai penggugat dan Gubernur DKI Jakarta sebagai faksi tergugat dengan tuntutan penghentian SK pencabutan izin.

Bahkan juga, dalam masalah pulau H, sudah sempat ditetapkan kalau majelis hakim menyetujui seluruhnya tuntutan yang di ajukan. Tapi, faksi tergugat ajukan banding.

Dinamika mengenai pemberian, pencabutan, sampai penghentian izin reklamasi di pengadilan, menurut Tubagus, menyatakan adanya sela dalam peraturan reklamasi Teluk Jakarta.

“Akan susah bicara masalah skema pengadilan, kita kan tidak mengerti apa mode peradilan kita sudah baik dan miliki sudut pandang lingkungan hidup, itu masih dipertanyakan,” papar Tubagus.(fat)

LEAVE A REPLY