Ilustrasi Gedung KPK

IDNEWS.CO.ID – Beberapa catatan pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Pertama, dilakukan dengan mengabaikan pelibatan publik. Sekalipun aturan pengangkatan Dewas merupakan hak presiden, tapi sejatinya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pendapat masyarakat.

Ray Rangkuti, Pengamat Politik

Nama-nama yang telah ditetapkan tak pernah disosialisasikan dengan baik. Tak ada pengumpulan pendapat, pandangan sekaligus kemungkinan koreksi dari masyarakat lalu ditetapkan begitu saja oleh presiden. Bagaimanapun, pengangkatan ini kurang memenuhi prinsip pengelolaan pengangkatan pejabat publik, apalagi hal itu terkait dengan jabatan independen.

Kedua, nama-nama yang dipilih memang pribadi yang baik. Masalahnya adalah mereka sekarang menempati sebuah jabatan dengan fungsi yang tumpang tindih. Mereka pengawas sekaligus penentu satu kegiatan dapat dieksekusi atau tidak. Jika dilihat dari struktur organisasinya dan model rekrutmennya, saya melihat mereka hanya punya garis struktural dengan presiden.

Mereka harus mengawasi agar komisioner tidak melenceng tapi yang izin pelaksanaannya justru ada di kewenangan mereka. Lalu siapa yang bisa memastikan bahwa dewasnya juga bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Apakah mereka benar-benar memberi atau menolak izin atas dasar pertimbangan objektif atau subjektif?

Dalam bahasa lain, struktur membingungkan ini justru berpotensi membuat nama-nama baik ini tidak dapat berkreasi dengan optimal. Orang baik yang masuk ke dalam struktur organisasi yang membingungkan. Mau kencang, tidak bisa. Mau pelan, tapi mesin kinerja KPKnya ada juga di tangan mereka.

Ketiga, situasi ini belum ditambah dengan asumsi bahwa mereka sekarang berada di bawah presiden. Secara organisasi, KPK itu ada di bawah presiden, bekerja dengan birokrasi yang garis strukturnya juga ke presiden, dengan komisioner yang tak sepenuhnya independen.

Jadi, hampir bisa disebut, KPK yang sekarang ditempati oleh all the president men. Jadi jika presidennya tidak memiliki minat yang kuat untuk isu-isu anti korupsi, kemungkinan setengah kemampuan lembaga ini akan hilang. Atau lebih mengkhawatirkannya adalah mereka bekerja dalam bayangan minat presiden. Lalu, dengan apa mereka bisa keluar dari situasi ini??? Kita lihat saja. (*)

LEAVE A REPLY