Skuter Listrik

IDNEWS.CO.ID – Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai melarang skuter listrik atau e-scooter beredar di arah pejalan kaki umum, seperti trotoar maupun jembatan penyebrangan orang (JPO). Hal tersebut dilakukan, dikarenakan keberadaannya dinilai dapat membahayakan pejalan kaki yang sedang melintasi di arah yang sama.

Setelah sebelumnya Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Lupito mengatakan para pelanggar cuma akan dikenakan hukuman mencegah hingga basic hukumnya muncul, tapi dia segera meralatnya. Kata Lupito, aplikasi denda dapat dilakukan dengan berpedoman pada Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Jadi pengendara yang melewatkan keselamatan pejalan kaki, otomatis diancam pidana kurungan terlama dua bulan dan denda maksimal Rp500 ribu,” tangkisnya saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Lupito menambahkan, jika dalam perumusan peraturan, DKI akan berpedoman pada UU LLAJ yang sudah ada, artinya tak butuh membuat peraturan lagi untuk mengontrol penggunaan skuter listrik di kawasan ibu kota.

“Kan yang penting merupakan jika dari bagian peraturan (peraturan tentang skuter listrik) in-line (searah) dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009,” jelas Syafrin.

Kecuali UU Nomor 22 Tahun 2009, katanya, peraturan lain yang diacu DKI merupakan Ketetapan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Kala semua regulasinya sudah beres, bukan cuma trotoar dan JPO saja yang haram dilintasi skuter listrik, akan tetapi pun jalan raya.

“(Dalam peraturan), kita akan kerjakan pun tatacara tentang detail kendaraan, sampai-sampai penuhi segi keamanan, kenyamanan, baik untuk pengguna ataupun warga yang berlalulintas,” katanya. (fat)

LEAVE A REPLY