Ilustrasi bendera PKS Foto: Rembukan.com

IDNEWS.CO.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman memperjelas, partainya berikan dua pilihan jika kadernya, terutama anggota legislatif, dapat di buktikan ikut serta tindak pidana korupsi. Yaitu, mundur atau dimundurkan.

“Pilihan pertama silakan mundur sukarela atau pilihan kedua kami yang memecatnya,” tutur Sohibul Iman usai memberikan pembekalan calon anggota dipilih DPRD kabupaten/kota PKS se-Jawa Timur di Surabaya, Minggu (18/8/2019).

Pada beberapa kasus keikutsertaan korupsi yang sempat di alami kader PKS, ujarnya, DPP memberikan sangsi sama. Tapi, PKS pula akan memberikan peluang berwujud hak praperadilan terhadap kadernya jika dirasakan tidak memperoleh perlakuan hukum sesuai dengan sebenarnya.

“Kalau setelah itu praperadilan tidak diambil atau ambil tetapi tetap kalah, bermakna status tersangkanya dilanjut. Sangsi mesti digerakkan,” tutur Sohibul.

Selain itu, sebagai usaha menghindar kader PKS ikut serta korupsi, Sohibul Iman mengatakan, DPP sudah memberikan pembekalan terhadap seluruhnya kadernya yang duduk di DPRD kabupaten/kota, provinsi, dan DPR RI.

Di pusat, lanjut ia, pembekalan mengundang faksi dari KPK biar punya wawasan yang jelas tentang beberapa hal yang melanggar, seperti masalah gratifikasi, suap dan korupsi.

Di lain bagian, PKS pula memberikan pembekalan pemahaman tentang berkebangsaan yang di Ja-tim menyertakan faksi dari Polda Ja-tim dan Kodam V/Brawijaya.

Pembekalan ini, lanjut ia, sebagai bekal para kader yang duduk di bangku legislatif sebelum jalankan pekerjaannya jadi wakil rakyat.

Pembekalan calon dipilih anggota DPRD kabupaten/kota dari PKS didatangi 104 orang dari 110 kader PKS di seluruhnya wilayah di Ja-tim yang selamat sebagai anggota dewan dalam Pemilu 2019.

Dia menuturkan enam orang kader yang lain telah menuruti pembekalan di Jakarta, yaitu empat anggota DPRD Propinsi Ja-tim dan dua anggota yang lain merupakan anggota DPR RI.(fat)

LEAVE A REPLY