Ilustrasi hukum. Foto: Nisluf Blog

IDNEWS.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut memberi komentar terkait asset First Travel yang akan diambil alih negara. MUI juga mempertanyakan hal tersebut terhadap pemerintah.

“Atas basic apa negara merebut? Yang dirampas itu harta siapa? Kalaupun harta yang dirampas itu harta First Travel itu ya masih dapat. Namun kalaupun harta dari jemaah, wah, bagaimana ceritanya,” kata Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2019.

Anwar menjelaskan lebih terperinci kalau ada tiga jenis hak punya. Ada hak punya pribadi, ada hak punya warga dan hak punya negara.

“Negara tidak bisa merebut hak punya warga. Negara tidak bisa merebut hak punya pribadi. Pribadi tidak bisa merebut hak punya warga. Pribadi tidak bisa merebut hak punya negara,” ujarnya.

Dengan demikian, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi itu menyatakan, kalau negara tidak diijinkan ambil hak pribadi warga.

“Jadi harus dijelaskan dahulu, harta yang dirampas itu harta siapa? Apa punya First Travel atau barangkali itu harta punya jemaah yang sudah disetor ke First Travel. Kalaupun itu punya jamaah yang diatur oleh First Travel, gak bisa negara mengambilnya. Negara harus kembalikan ke jamaah yang udah menyetor, ” ujarnya.

Berikut, pertimbangan hakim MA dalam memori kasasinya, yang intinya barang bukti aset First Travel disita untuk negara:

-Bahwa terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut;

-Bahwa sebagaimana fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. (fat)

LEAVE A REPLY