IDNEWS.CO.ID – Polda Metro Jaya telah menerbitkan kebijakan terkait kendaraan listrik yang diijinkan bekerja di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kepala Subdirektorat Pendaftaran dan Identifikasi (Regident) Direktorar Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Sumardji mengatakan, ada sejumlah peraturan yang mengendalikan persyaratan operasional kendaraan bermotor penggerak listrik.

Tetapi, sebelum mendapatkan izin operasi, kendaraan itu harus didaftarkan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Demikian ditekankan Sumardji di Jakarta, Selasa (13/8/2019). “Apabila persyaratan utama itu sudah diperlengkapi jadi Polri dapat mendaftar baik kendaraan bermotor penggerak mesin atau penggerak listrik,” papar ia.

Sedangkan berkenaan sepeda listrik atau motor listrik, sambung ia, artian atau arti yang diperbolehkan bekerja di jalan semuanya berada pada tangan stakeholder terkait. “Sepeda listrik maupun motor listrik itu benar-benar terkait wawasan dan artian kementrian perindustrian dan kementrian perhubungan. Polri berada pada hilir. Jadi ini terjalin dengan lembaga terkait atau stake holder,” ujar ia.

Sumardji menambahkan, sekarang sudah ada sejumlah kebijakan terkait kendaraan bermotor dengan penggerak listrik ialah, Klausal 64 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 Mengenai LLAJ dikatakan jika setiap kendaraan bermotor perlu diregistrasikan. Selanjutnya dipertegas dalam PP 55 tahun 2012 tentang kendaraan.

Selanjutnya di Klausal 6 yang dikatakan jika setiap Kendaraan yang dioperasikan di jalan harus penuhi persyaratan tekhnis, yang antara lainnya terdiri atas skema. Selanjutnya dijelaskan dalam Klausal 7 huruf b jika yang disebut skema dalam Klausal 6 ayat (2) huruf a, antara lainnya yakni motor penggerak.

Seterusnya diperjelas dalam Klausal 12 ayat 1 jika motor penggerak sebagaimana disebut dalam Klausal 7 huruf b mencakup, motor bakar; motor listrik; gabungan motor bakar dan motor listrik. (fat)

Empat Syarat Pendaftaran yang Harus Dipenuhi:

· Dokumen Importasi atau Asal Usul Kendaraan. Dokukumen ini diterbitkan oleh Dirjen Bea Cukai Kemenkeu apabila kendaraan tersebut Built Up

· Dokumen Laik Jalan berupa Surat Registrasi Uji Tipe yang diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

· Dokumen Tanda Pendaftaran Tipe yang diterbitkan oleh Kementrian perindustrian

· Dokumen Indentitas Perorangan/Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, contohnya KTP, Siup, NPWP dan sebagainya.

LEAVE A REPLY