Ilustrasi

Oleh: Syaiful Rohim, Ketua Umum DPP Fornas Bhinneka Tunggal Ika

IDNews.co.id – Tahun politik 2018 tak akan lama lagi akan dihadapi dan dijalani oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu menyisakan pertanyaan bagi kita dapatkah kita menjalani dan melewatinya dengan penuh kegembiraan politik atau sebaliknya tak membuat kita semakin dewasa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Kondisi politik yang diprediksi akan menghangat jelang Pilkada serentak 2018 jangan hanya dipandang sebagai pestapora demokrasi dan ritual pergantian pemimpin saja, namun harus dirasakan dan dinikmati rakyat sebagai proses pendewasaan politik dan arena pengembangan harapan masyarakat. Oleh karenanya event lima tahunan bukan hanya sekedar peralihan dan perebutan kekuasaan semata.

Pesta demokrasi tersebut juga bukanlah bermakna ajang adu iklan para kontentan pemilu namun miskin gagasan, minim peran dan investasi kebajikan dari aktor politik. Pesta demokrasi semestinya juga sebagai arena memberikan informasi dan jawaban dari berbagai problema yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian pemilu dapat dimaknai sebagai saluran aspiratif dan pemberian secercah harapan bagi perbaikan kondisi dan wajah kehidupan dalam optimisme masyarakat di masa mendatang.

Namun praksis pada kondisi faktualnya pertarungan politik sering tidak menegedepankan perhelatan adu gagasan dan program namun kadangkala untuk menraup irisan politik sering dibungkus dalam bingkai ideologi berbasis agama, suku bahkan ras yang cenderung dikoleksi dan dipaksakan hadir ideologi “pemaksaan agama” dalam ruang publik.

Sebagai sebuah catatan sekaligus pengingat bahwa hiruk pikuk kontestasi politik DKI Jakarta yang menguras energi dan psikologis masyarakan di masa lalu tidak boleh lagi dibangkitkan pada pemilu pilkada serentak 2018. Karena perjuangan menduduki posisi eksekutif, legislatif mau pun yudikatif sejatinya harus memberi kedewasaan politik elit dan masyarakat dimana kita sudah menyepakati jalan demokrasi untuk menyelesaikan seluruh persoalan politik. Tentu dalam prosesnya meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani maupun rohani.

Sebagai upaya menggagas politik harmoni dalam demokrasi, seluruh peristiwa politik di masa yang akan datang mestinya tidak lagi dibaca sebagai adu urat kuasa dan adu kekuatan untuk memperoleh semua tujuan-tujuan politik saja. Melainkan seyogyanya memberikan keniscayaan bagi kita mengajarkan prinsip-prinsip kedamaian dan kerahmatan bagi seluruh umat manusia. Dalam kaitannya dengan politik sebagai sebuah nilai dan sebagai praksis kehidupan.

Sebagaimana dalam ajaran Islam misalnya, dalam konsep ajarannya tidaklah melupakan atau meninggalkan permasalahan ini. Islam dan politik mempunyai hubungan yang sangat erat, keduanya dipahami sebagai sarana untuk menata kebutuhan hidup rnanusia secara keseluruhan untuk tercapainya kesejahteraan dan perdamaian di muka bumi.

Perilaku politik dari beberapa aktor politik umat Islam bahkan dengan memakai simbol dan atribut partai Islam tentu tidaklah tepat dijadikan referensi dan refresentasi untuk dapat disamakan dengan ajaran dan penerapan ajaran Islam tentang politik, apalagi perilaku aktor politik tersebut sangat jauh dan menyimpang dari ajaran Islam. Islam sebagai sebuah ajaran ingin melaksanakan politik selaras dengan tuntunan yang telah ditentukan.

Dengan demikian Islam tidak boleh dijadikan topeng untuk memeroleh kepercayaan dan pengaruh politik dari masyarakat an-sich. Atau hanya dipahami dan digunakan sebagai sarana menduduki posisi dan kekuasaan formal dalam suatu struktur pemerintahan. Karena perjuangan dalam wilayah politik adalah bagaimana berdakwah menegakkan akidah, membela kebenaran, dan melawan ketidakadilan. Maka dapat disimpulkan bahwa politik Islam memiliki pengertian mengurus kepentingan rakyat yang didasari prinsip-prinsip ajaran agama yang lurus dan benar.

Dalam tatanan dan praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara bahwa menjalankan prinsip-prinsip ajaran agama dapat dibenarkan sebatas memenuhi kesepatan bersama dalam berbangsa dan bernegara, yakni tetap dalam koridor persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. oleh krena itu politik merupakan pemikiran dan aktifitas yang berhubungan kepentingan masyarakat.

Pemikiran tersebut bisa dijalankan dalam bentuk penyusunan perundang-undangan, menjalankan hukum dan aktivitas lainnya untuk mewujudka persatuan dan kesatuan, serta menjalankan amanah dengan menetapkan hukum secara adil dan berkeadaban. Adrian Leftwich, di dalam bukunya What is Politics ? The Activity and Its Study (Oxford and New York, Blackwell, 1984: 64), menjelaskan bahwa politik adalah jantung dari semua kegiatan sosial kolektif, formal mau pun informal, publik dan privat, di dalam semua kelompok-kelompok manusia, lembaga-lembaga dan masyarakat, dari mulai interaksi sosial keluarga sampai interaksi di dalam bangsa dan maupun lintas bangsa.

Politik Beretika

Menjelankan aktivitas politic tidal hanya piawai dan padai bermanuver, tapi harus dibarengi landasan etikanya. Membicarakan etika sebagaimana dijelaskan dalam The World Book Dictionary (1973: 219), “Ethics the study of standard of right and wrong; that part if philosophy dealing with moral conduct, duty, and judgement. Ethics is concerned with morality; a formal or professional rules of right and wrong; system of conduct or behaviour.”

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “etika” adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ukuran baik dan buruk; merupakan bagian kajian filsafat yang berkenaan dengan perilaku moral, kewajiban, dan hukuman. Etika membahas masalah moralitas, aturan-aturan formal tentang kriteria baik dan buruk; dan sistem tingkah laku manusia.

Dalam pandangan ajaran Islam misalnya sebagai sebuah agama yang mengikat segala sesuatunya dengan aturan agama, bahwa dalam urusan politik Islam tidak mengenal adanya penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan, meskipun tujuan itu mulia. Islam tidak hanya melihat hasil tetapi juga proses untuk mendapatkan hasil, oleh karena itu di dalam berpolitik pun seorang politisi maupun pemimpin diharuskan berpegang dengan rambu-rambu akhlak mulia. Dengan kata lain bahwa segala cara berpolitik yang bertentangan dengan norma-norma agama dan akhlak seperti fitnah keji, adu domba, politik uang dan lain-lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang disepakati maka dilarang.

Perjuangan dalam penegakan keadilan dalam rangka tercapainya tujuan kesejahteraan bagi masyarakat merupakan keharusan bagi seorang aktor politik. Dengan demikian perlu digarisbawahi bahwa kekuasaan rnemang bukan tujuan dari politik sesungguhnya, melainkan mencontohkan dan mencanangkan usaha perbaikan budaya politik sekaligus menjadi suri tauladan sebagai moralis politik.
Dalam tataran empiris bahwa etika politik dapat diterapkan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dimana semua unsur masyarakat memiliki komitmen untuk menegakkan hukum, berperilaku sesuai aturan dan tidak melakukan korupsi.

Dengan kata lain aktor politik yang memenangkan kontestasi dan diamanahkan dalam pelaksanaan pemerintahan harus menjalankan prinsip transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya.serta mampu membangun kepekaan dan kepedulian dalam merespon tantangan dan problem di masyarakat. Selain itu mengutamakan kepentingan umum, efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDA dan SDM.

Fakta memperlihatkan bahwa tidak sedikit aktor politik yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan perlu segera dirubah cara berfikirnya. Karena menjalankan aktivitas politik tak kalah mulia dengan aktivitas lainnya sebatas jika etika politik dapat dijalankan dan dipandang sebagai bagian dari ibadah. dengan demikian dalam pelaksanaannya sebagai sebuah konsep ibadah, politik dimaknai sebagai usaha maksimal melalui lembaga politik dan sosial kemasyarakatan umtuk mewujudkan sebuah konsep kehidupan bernegara dan berkehidupan yang damai, sejahtera sebagai sebuah Negara yang baldatun thoyyibatun warabbun ghofur… Wallahu a’lam bisshowab. (*)

LEAVE A REPLY