Ilustrasi RUU Teroris. Foto: Jurnas.com

IDNews.co.id – Aksi serangan grup teroris masih tetap gencar berlangsung. Sesaat, revisi Undang-Undang Anti Terorisme sampai waktu ini belum juga rampung di DPR serta buat Presiden Joko Widodo merencanakan buat Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera yang anggota Panitia Khusus RUU ini, Nasir Djamil meyakinkan, revisi ini mau usai tidak lama sekali lagi. Walau dia mengaku tak ada kelirunya apabila Perppu diterbitkan.

” Boleh-boleh saja (perppu), tapi mari kita hormati sistem yang lagi tengah jalan, yang menurut saya akan usai, ” kata Nasir di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Menurut Nasir, pihaknya juga menginginkan hindari UU yang baru kelak jadi berbentuk mengekang atau represif. Sesaat, kondisi yang berlangsung sekarang ini menurut dia lebih pada tidak optimalnya peranan intelijen.

” Ya ini kan kita mesti jujur dengan juga kondisi serta keadaan yang ada. Kalau memanglah peranan intelijen itu belum juga optimal mendeteksi. Karena kan dalam satu kerjaan dalam menanggulangi itu kan ada tiga hal, ada pre-emtif, preventif, ada represif, ” tutur Nasir.

” Kami hindari sekali, dalam UU Terorisme kami hindari sekali, berusaha untuk hindari pasal-pasal represif, lantaran kami juga mengakomodir yang namanya HAM, ” katanya memberikan.

Meski sekian, Nasir tetaplah menghormati jikalau Perppu jadi gulirkan. Diluar itu, Nasir juga menyoroti peranan penduduk yang wajib dilibatkan.

” Kalau sampai kini penduduk itu kan tempatnya saksikan saja. Ketika ada peristiwa mereka kaget, ” kata Nasir.

Terlebih dulu, rentetan perbuatan serangan teror di beberapa daerah buat tekanan revisi UU Terorisme kembali mencuat. Revisi UU yang mulai sejak 2016 masuk ke DPR ini belum lagi rampung sampai sekarang ini. (ndi)

LEAVE A REPLY