Ilustrasi sampah Foto: SINDOnews

IDNEWS.CO.ID – Rencana pembuangan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Akhir atau TPSA Cipayung, Depok, ke wilayah Lulut Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diusulkan sejak beberapa tahun lalu, diperkirakan baru dapat terealisasi pada 2020. Salah satunya yang memicu alotnya proyek itu diduga, terkait dengan rumor politik.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Propinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono, usai menggelar diskusi permasalahan Tempat Pemrosesan dan Pembuangan Sampah Akhir (TPPSA) Regional, Lulut Nambo dengan sejumlah institusi terkait dan masyarakat di Kota Depok, Sabtu 9 November 2019.

Imam mengungkap, alasan yang diutarakan Bupati Bogor Ade Yasin malas mendukung penggunaan tempat itu saat ini, karena ada penyelenggaraan Penentuan Kepala Wilayah (Pilkades), yang dilakukan secara serentak di banyak wilayah di Kabupaten Bogor.

“Jadi, menurut beliau (Bupati Bogor), kalaupun sampah dipindahkan saat ini akan punya pengaruh pada pengambilan suara Kepala Desa. Pun, bab kompensasi tempat,” tuturnya.

Perihal yang lain, merupakan investor yang akan mengatur TPPSA, Lulut Nambo mengakui tidak memiliki cukup modal. “Seharusnya, faksi investor telah mempersiapkan sisi finansial jauh hari sebelum terima proyek itu. Saat iya sich Rp60 miliar saja tidak ada,” tuturnya

Tetapi untuk poin biaya, Imam menyatakan, faksinya akan kembali melakukan kontrol secara dalam. “Untuk angka yang pasti, kami masih mesti mengeceknya terlebih dulu apa mesti ditambahkan atau bahkan dikurangi. Tetapi, diperkirakan ini perlu dana kurang lebih Rp60 miliar,” tukasnya.

“Kita pun akan melihat, benarkah mereka (investor swasta) kekurangan dana atau tidak, karena kan memang kendalanya pembebasan tempat untuk pengendalian sampah itu,” tukasnya.

Selanjutnya, orang politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, perancangan mengajukan biaya pada APBD 2020 mendatang, untuk mepercepat penggunaan tempat di kawasan Lulut Nambo sebagai TPPSA, pun telah dilakukan faksinya ke Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Tetapi, hal tersebut kembali terhambat karena belum keluarnya perjanjian dari Bupati Bogor.

“Kita intrusi terus, dan memang mesti duduk bersama. Pokoknya, kami akan menggerakkan supaya tahun ini Kota Depok dapat membuang sampah ke Nambo,” tuturnya.

Imam targetkan, pada 2020, hal tersebut sudah dapat terealisasi. Dia mengharap, Bupati Bogor, Ade Yasin dapat bersinergi secara baik.

“Ya ini kan NKRI, jangan karena wilayah ane (Bupati Bogor) wilayah lain tidak bisa buang sampah disana. Sejak mulai awal kan sudah ada persetujuan di antara Propinsi Ja-bar, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan sekitarnya walau bukan ia (Ade Yasin), bupatinya saat itu.”

TPPSA Nambo

Disamping itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna juga mengharap rencana pembuangan sampah ke TPPSA Lulut Nambo dapat segera terwujud. Karena, situasi TPSA Cipayung sudah amat memprihatinkan.

“Kondisinya sudah over, mesti segera dicarikan solusi. Mungkin kelak teknisnya /hari sampah dari Depok, kira-kira 300 ton akan dipindahkan ke TPPSA Nambo. Ya kita sich mengharap, dapat segera terealisasi makanya kita duduk bersama,” tuturnya.

Untuk diketahui, sesuai persetujuan kerja sama di antara Pemerintah Kota Bogor, dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan daerah-daerah lain seperti Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan, terhubung kesepahaman akan membuang sampah ke TPPSA Regional Lulut Nambo yang direncanakan bekerja mulai pertengahan 2020 mendatang.

Atas persetujuan itu, Pemerintah Kota Bogor dipikul untuk membayar tipping fee yang kisarannya Rp134.000, untuk per ton sampah yang dibuang ke TPPSA Nambo.

Pemerintah Kota Bogor mesti taati persetujuan bersama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Karena, TPPSA Nambo butuh memproduksi refuse derived fuel (RDF) yang perlu kurang lebih 1.800 ton sampah /hari untuk diproses jadi RDF.

Kedepannya, RDF yang bersifat padat itu akan di jual ke pabrik semen sebagai bahan bakar alternatif batu bara. TPPSA Nambo memiliki luas tempat kira-kira 40 hektar. Angka ini semakin lebih luas dibanding dengan TPA Cipayung yang cuma kira-kira 10 hektar.

Dari paket 300 ton sampah /hari itu, Pemerintah Kota Depok disuruh pembayaran Rp125 ribu per ton. Sepuluh persennya digunakan untuk membayar Kompensasi Resiko Negatif (KDN) buat warga sekitar TPPSA Lulut Nambo.(ach)

LEAVE A REPLY