Ilustrasi

IDNEWS.CO.ID – Polemik seputar pengoperasian Bus Transjakarta merk Zhongtong bergulir bak bola liar. Alhasil, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kebijakan Gubernur Anies Baswedan melalui PT Transjakarta. Pasalnya, dinilai dapat mengancam keselamatan penumpang.

“Bus Zhongtong ini sudah berulang kali tersandung kasus, seperti terbakar saat dioperasikan, hingga mogok ketika mengangkut penumpang. Contohnya, bus ini pernah terbakar di depan Al Azar dan juga di depan BNN Cawang beberapa tahun lalu, hingga akhirnya ditolak beroperasi oleh mantan Gubernur Ahok,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan di Kebon Sirih, Kamis (17/10/2019).

Ia mempertanyakan perihal pengoperasian kembali bus tersebut. “Apakah faktor keselamatan penumpang tidak menjadi pertimbangan? Kami minta persoalan ini dikaji ulang dan dipikirkan secara matang,” tandas Gembong.

Selain persoalan keselamatan, sambung dia, Bus Zhongtong ini ternyata juga diduga bermasalah dalam hal proses kerja sama antara PT Transjakarta dengan Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) selaku operator bus.

Gembong membeberkan, informasi yang diperoleh, ada 10 hal yang patut menjadi catatan Pemprov DKI Jakarta, sebelum mengoperasikan bus Zhongtong. Pertama, PPD mengikuti tender bus gandeng sejumlah 59 bus yang diadakan oleh Transjakarta pada 2013. Kedua, hingga batas waktu yang ditentukan, PPD tidak bisa mengadakan 59 bus tersebut dengan alasan supply dari Zhongtong terganggu. PPD menyalahkan Zhongtong.

Kemudian ketiganya, lanjut Gembong, seharusnya tender tersebut sudah gagal dan harus diulang. Karena PPD tidak bisa melakukan pembenaran dan menyalahkan Zhongtong. Dan saat mengikuti tender, ada kewajiban harus memiliki surat dukungan dari produsen busnya.

Dalam hal ini PPD menggunakan Zhongthong. Artinya, Zhongthong sudah menyanggupi dari awal untuk supply 59 bus itu. Dan pihak Transjakarta seharusnya paham dan membatalkan hasil tender tersebut karena murni kesalahan pemenang tender.

“Keempat, pada tahun 2016, PPD menggunakan kesempatan menjadi operator di transjakarta dengan menggunakan 450 unit bus single yang diperoleh dari hibah Kementrian Perhubungan. Dalam proses awalnya, karena tidak punya dana, PPD meminjam uang ke Transjakarta untuk mengurus surat-surat bus-bus hibah tersebut sekitar Rp40 miliar, digunakan untuk mengganti plat merah ke plat kuning dan lainnya. Nilai Rp/Km yang dibayar oleh Transjakarta adalah Rp9.800/Km. Durasi kontraknya 5 Tahun+1. Nilai ini sebenarnya tidak wajar karena perhitungannya tidak transparan,” beber dia.

Gembong menegaskan, bus sebanyak 450 kendaraan itu adalah hibah. Artinya bahwa PPD tidak ada investasi di situ. Komponen biayanya seharusnya tidak besar dan nilai Rp/Km yang diberikan kepada PPD adalah terlalu tinggi/kemahalan. Proses penentuan nilai Rp/Km ini patut diduga memiliki banyak masalah.

“Penunjukan langsung kepada PPD menjadi operator transjakarta sejumlah 450 bus pun sangat tidak wajar. Tidak jelas rencana kerjanya dengan masuknya 450 bus PPD hasil hibah kemenhub tersebut,” papar dia.

Masih menurut Gembong, pada 2016 juga, ada 28 bus Zhongtong masuk ke Indonesia dan merupakan bus-bus gandeng Zhongtong milik PPD yang diklaim adalah hasil tender tahun 2013. (Total harusnya 59 bus gandeng).

Keenam, hingga 2019, bus-bus Zhongtong itu hanya dibiarkan diam terjogrok di pool PPD selama tiga tahun. Seharusnya dilakukan pemeriksaan total demi safety pengguna. Terbukti, setelah dioperasikan, langsung diketemukan beberapa bus zhongthong itu rusak dan penumpangnya terpaksa di evakuasi ke bus lainnya.

Ketujuh, tambah dia, dioperasikannya bus-bus Zhongthong PPD tersebut sangat membahayakan Gubernur. Dirut Transjakarta dan direksi lainnya terlihat tidak paham bahwa hal tersebut diluar prosedur dan bisa jadi temuan BPK.

Kenapa? Karena Transjakarta seolah-olah berpihak pada PPD dengan menyatakan bahwa itu adalah keputusan BANI. Keputusan BANI yang mana? Apakah putusan BANI menyatakan harus mengoperasikan keseluruhan 59 bus atau bisa ‘seadanya’ saja? Sebaiknya diperlihatkan putusan tersebut.

Kemudian, apakah PPD sudah membayar kewajiban-kewajibannya terkait kelalaiannya? Apakah finaltinya sudah dibayar? Bila dikatakan bahwa kontraknya sudah ada, artinya ada banyak finalti yang harus dibayar. Ada finalti keterlambatan pengadaan dan ada juga finalti terhadap kosongnya jumlah bus yang seharusnya beroperasi tiap hari.

“Selain durasi kontrak berkurang, jumlah finaltinya bisa berjumlah ratusan milyar karena dihitung sejak 2013 itu. Kemudian yang kedelapan, apabila dinyatakan bahwa finalti-finalti PPD akan dibayar dengan pola pemotongan pada saat pembayaran, maka itu juga sangat aneh dan di luar prosedur. Kenapa? Karena kontrak PPD itu katanya sejak tahun 2013 dengan durasi kontrak tujuh tahun. Sekarang tahun 2019.

Artinya, tersisa satu tahun lagi masa kontrak PPD.  Apakah nominal finalti yang ratusan milyar itu bisa menutupi dalam tempo satu tahun? Apakah skenario akan diperpanjang kontraknya hanya untuk memberikan kemudahan dan keuntungan kepada oknum-oknum yang bermain disini?,” tutur Gembong.

Kesembilan, kata Gembong, sebaiknya gubernur membentuk tim khusus yang independen untuk mengupas tuntas masalah bus Zhongtong PPD ini. Kalau masalah seperti ini bisa muncul, maka bukan mustahil ada banyak masalah di Transjakarta yang terjadi namun ditutup-tutupi oleh direksi.

“Yang terakhir, bus dari Tiongkok merk Zhongtong milik PPD sudah terbengkalai bertahun-tahun. Selayaknya diuji dan dievaluasi lebih seksama dengab melibatkan APM nya karena ini menyangkut faktor keselamatan penumpang dan nama baik Gubernur DKI. Saran kami di DPRD sebaiknya pemprov menuntaskan masalah ini sesegera mungkin,” ucap dia. (ach)

LEAVE A REPLY