DPW PPP kubu Romahurmuziy.

IDNews.co.id – DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta langsung berbenah. Hal ini setelah gugatan perdata sengketa partai politik yang diajukan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 di bawah kepemimpinan M. Romahurmuziy dikabulkan Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016.

“Dengan adanya Putusan PK ini, seluruh dualisme kepemimpinan PPP berakhir sudah. Dan DPW PPP DKI akan segera melakukan pembenahan dan penataan organisasi baik secara struktural sampai tingkat ranting, pembenahan aset partai berupa kantor sekretariat DPW dan DPC serta restrukturisasi alat kelengkapan dewan dan fraksi PPP di DPRD DKI,” ujar Abdul Azis, ketua DPW PPP DKI Jakarta, Minggu (18/6).

Azis mengatakan, penegakkan disiplin organisasi juga menjadi agenda penting PPP DKI dalam menghadapi pemilu 2019 yang tinggal 22 bulan lagi. Sebab kesolidan dan kesamaan langkah gerakan menjadi tonggak awal kesiapan PPP mempertahankan 3 besar di 2019. “Jadi untuk kader baik yang ada di dewan maupun di pengurus kami minta untuk menjaga kesolidan ini,” kata dia.

Aziz juga menginstruksikan seluruh kader PPP di DKI untuk sujud syukur atas kemenangan ini. “Ini adalah doa para kader PPP yang terus bekerja keras secara ikhlas di lapangan untuk konsolidasi. Tanpa doa mereka, takkan mungkin kemenangan ini tercapai,” kata Azis.

Seperti diketahui, dalam lamannya, tiga majelis hakim MA yakni, Takdir Rahmadi, Sudrajad Dimyati dan diketuai oleh Ahmad Syarifudin dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 Juni 2017 mengabulkan gugatan Rommy, panggilan akrab Romahurmuziy, dengan Amar Putusan “Kabul”.

Putusan ini sekaligus menganulir Putusan Kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan Djan Faridz. Putusan PK ini juga menyempurnakan kemenangan Romahurmuziy di Pengadilan Tinggi TUN berdasarkan Putusan Nomor 58 B/2017/PTTUN Jakarta tanggal 6 Juni 2017 yang lalu.

Dengan dikabulkannya gugatan PK ini, selesai sudah drama dualisme kepemimpinan PPP yang telah berlangsung selama 2,5 tahun terakhir. “Dengan adanya putusan PK ini, saudara Djan Faridz dan para pengikutnya, tidak lagi berhak untuk mengatasnamakan PPP pada semua tingkatan dengan dalih apapun,” tandas Rommy. (hat)

LEAVE A REPLY