IDNews.co.id – Pemerintah mendesak agar besaran ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold atau Preshold) 20 persen pada pemilu 2019 mendatang segera disepakati. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu disiapkan sebagai opsi apabila DPR RI belum juga mencapai titik temu.

“Hanya opsi saja (Perppu Pemilu, red) kalau memang ini tidak kunjung selesai. Memang belum dibahas, tapi saya sebagai Mendagri mempersiapkan opsi-opsi lain. Sampai sekarang saya juga belum berpikir lebih jauh (terkait usulan perppu, Red), tapi menyiapkan opsi kan boleh,” ungkap Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Minggu (18/6).

Meski mengusulkan beberapa opsi, mantan Sekjen DPP PDIP itu mengatakan, tetap optimistis Pansus RUU Pemilu nantinya akan menyetujui usulan ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara hasil pemilu nasional.

“Harus optimistis dong, kan ada musyawarah mufakat. Saya kira fraksi di Pansus yang mengusulkan nol persen atau yang 15 persen juga optimis dengan usulannya. Kemarin, di DPR mau kompromi di 5 persen. Kita lihat nanti bagaimana,” pungkasnya.

Sejatinya, kata Tjahjo, pihaknya tidak akan mengobral Perppu untuk mengatasi deadlock pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu. Tjahjo mengaku, besaran PT 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada tim pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Dia beralasan sikap pemerintah tersebut didasari keinginan melakukan pembangunan politik negara yang secara konsisten menuju pada penyederhanaan.

Tjahjo menegaskan, dirinya hanya meneruskan pernyataan presiden bahwa politik negara ini akan semakin baik kalau ada konsistensi. PT sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen peroleh suara sah nasional sudah diterapkan pada penyelenggaraan Pemilu 2009 dan 2014. Sebagai bentuk konsistensi, angka serupa seharusnya juga diberlakukan pada pemilu 2019. “Kita ingin kalau yang dulu sudah 20 persen, masak mau ke nol,” tandasnya.

Dia berharap, sikap pemerintah tersebut diikuti oleh DPR, khususnya anggota Pansus Pemilu. Besaran PT itu juga sudah teruji memunculkan lebih dari satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 2009 dan 2014.

Karena itu, pemerintah masih belum berpikir serius sampai kepada pilihan lain. “Dalam dua kali pilkada serentak pun juga Parpol tidak mempermasalahkannya dan berjalan demokratis,” imbuhnya. (ton)

LEAVE A REPLY