Presiden Donald Trump dan Hakim Barrett

IDNEWS.CO.ID – Jika dikukuhkan oleh Senat, Hakim Barrett akan menjadi Hakim Agung ketiga yang ditunjuk Presiden Donald Trump.

Presiden AS Donald Trump mencalonkan Amy Coney Barrett, sosok favorit kelompok sosial konservatif, untuk menjadi hakim Mahkamah Agung AS yang baru.

Berbicara di sisi Barrett di Taman Mawar Gedung Putih, Trump menggambarkan Barrett sebagai perempuan dengan prestasi yang tak tertandingi.

Jika pencalonannya dikukuhkan oleh senat, Hakim Barrett akan menggantikan hakim berpandangan liberal Ruth Bader Ginsburg yang baru saja meninggal dunia pada usia 87 tahun.

Pencalonan ini akan memicu pertarungan sengit di Senat, menjelang pemilihan presiden November mendatang.

Mengapa meninggalnya hakim agung ini dapat berdampak pada pemilu AS?
Facebook dan Twitter `bongkar jaringan Rusia yang menargetkan debat pilpres AS`
Obama tuding Trump bikin `reality show` di Gedung Putih

Saat mengumumkan nominasi Hakim Barrett pada hari Sabtu (26/09), Presiden Trump menyebut sosok perempuan itu “cendekiawan dan hakim yang luar biasa” dengan “kesetiaan tak tergoyahkan pada konstitusi”.

Kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden mendesak Senat untuk tidak terburu-buru “bertindak untuk mengisi kekosongan ini sampai rakyat Amerika memilih presiden dan Kongres mereka berikutnya”.

“Konstitusi Amerika Serikat dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk didengar suaranya tentang siapa yang menjabat di MK. Momen itu adalah sekarang dan suara mereka harus didengar,” katanya.

Jika pencalonan Hakim Barrett dikonfirmasi, maka mayoritas hakim di pengadilan tertinggi AS akan berpandangan cenderung konservatif, dengan proporsi enam banding tiga.

Perempuan berusia 48 tahun itu akan menjadi hakim ketiga yang ditunjuk oleh presiden dari partai Republik dalam masa jabatan ini, setelah Neil Gorsuch pada 2017 dan Brett Kavanaugh pada 2018.

Sembilan hakim Mahkamah Agung menjabat untuk seumur hidup, dan keputusan mereka dapat membentuk kebijakan publik tentang segala hal, mulai dari aturan soal senjata, hak suara, hingga aborsi dan dana kampanye, jauh setelah presiden yang menunjuk mereka berhenti menjabat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan telah melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh 50 negara bagian AS, menyetujui pemberlakuan larangan perjalanan yang dikeluarkan Trump untuk negara-negara mayoritas Muslim, dan menunda rencana AS untuk mengurangi emisi karbon.(ndi)

LEAVE A REPLY