Ilustrasi; DPRD DKI Jakarta

IDNEWS.CO.ID – Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja maksimalnya, pasca pelantikan. Pasalnya, banyak angenda-agenda strategis yang belum bisa dibahas dan diputuskan.

“Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja maksimalnya, pasca pelantikan,” ujar Andi Anggana, Direktur Eksekutif Lima Political and Communication Strategies kepada wartawan, Minggu (6/10/2019).

Menurut Andi. banyak kebijakan yang seharusnya sudah mulai dibahas dan diputuskan. Seperti APBD 2020 dan pemilihan wakil gubernur (wagub) masih belum terlihat ujungnya.

“Progres kerja yang dilakukan para anggota DPRD DKI Jakarta belum membahas kebutuhan dasar pembiayaan di mata anggaran APBD DKI 2020,” tandas dia.

“Pembahasan ini dibutuhkan, mengingat saat ini sudah masuk bulan Oktober. Jika terlalu lama, bagaimana membahas secara detail anggaran yang ada?,” tambah dia.

Ia mendorong agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020 harus segera dikebut.

“Semua anggota dewan harus memperhatikan ini. Jangan cuma dibicarakan di publik, tapi dorong secara internal. Lakukan lobi-lobi ke tiap anggota dewan yang lain secara lintas fraksi untuk membahas ini. Ini hampir Rp96 triliun loh, sangat besar,” tutur dia.

Jika pembahasan APBD 2020 terlambat dibahas, sambung Andi, dapat mengakibatkan anggaran yang disahkan nantinya, besar kemungkinan tidak cermat dalam bentuk poin-poin detail pembiayaan.

“Ini berakibat fatal, bisa boros kalau tidak cermat dan terlalu buru-buru. Hasilnya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Rakyat yang rugi,” tegas Andi.

Di sisi lain, Anggota DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menjawab tudinga diatas. Politikus Partai Gerindra itu menyatakan, lambannya kinerja dewan sehingga menimbulkan sorotan dan kritik akibat PDI Perjuangan dan Demokrat.

Dua partai politik (parpol) itu, sebut Inggard, menghambat proses kinerja dewan. Pasalnya, sudah ada sebulan lebih, dua partai politik tersebut belum tidak menyerahkan nama-nama yang akan diajukan untuk menempati posisi fraksi dan pimpinan dewan.

“Alhamdulillah, kemarin telah ditetapkan pimpinan DPRD definitif, namun itu lama terkendala oleh dua parpol itu. Alhasil, kinerja dewan sedikit tersendat,” ujar politisi Partai Gerindra itu kepada wartawan, Minggu (6/10/2019).

Dia mengatakan, proses penetapan pimpinan dewan definitif memang harus berjalan cepat, karena banyak tugas-tugas dewan yang harus dikerjakan berkaitan tugas-tugas dewan sebagai wakil rakyat.

“Setelah penetapan pimpinan dewan definitif kan kita masuk dalam pembentukan AKD (Alat Kelengkapan Dewan-red). Beres membentuk AKD kita masuk pada pembahasan RAPBD 2020 yang kemudian masuk reses yang dilanjutkan lagi dengan melanjutkan proses pemilihan wagub DKI Jakarta,” terang Inggard.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin. “Kita dipakasa menunggu Demokrat dan PDIP. Jadi karena mengunggu kapan kita mau kerja?,” pungkas dia kepada wartawan, Minggu (6/10/2019). (ach)

LEAVE A REPLY