Ilustrasi

IDNEWS.CO.ID – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM menyayangkan langkah pemerintah yang melakukan penetapan sejumlah fitur di social media dan basis pesan instant.

Menurut Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar, penetapan jadi abu-abu karena pemerintah tidak memblok akan tetapi memerlambat bandwidth.

“Yang benar penetapan konten atau formatnya seperti apa. Serius baru. Pemerintah tidak memblok tetapi memerlambat bandwidth, mempersempit aksesnya. Buat beberapa konten tidak dapat diupload (unggah),” ujarnya di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Wahyudi mengatakan semestinya penetapan yang dilakukan pada Rabu, 22 Mei kemarin cuma untuk konten khusus, bukan seluruh. “Orang yang kirim hoaks atau konten seperti apa mendadak tidak dapat diupload,” jelasnya.

Tentang keefektifan tindakan, Wahyudi malas menjawab. Akan tetapi hasil ketentuan penetapan social media semestinya ditest selanjutnya.

Sayangnya, tersedianya pengujian penetapan ini, dikatakan Wahyudi, pun tidak disediakan.

“Dapat ditest ke pengadilan, minimum PTUN [Pengadilan Tata Upaya Negara]. Ke depan semestinya proses semacam itu dibuka. Ditest dimana harus terperinci,” tutur Wahyudi.

Dia pun menyorot alasan penetapan itu, dan menyudutkan pemerintah memberikan alasan sedetail mungkin saat melakukan sebuah tindakan.

“Harus terperinci. Tahap-tahapan alasannya. Contohnya darurat. Nah, tingkat atau level kedaruratannya itu seperti apa,” kata Wahyudi. (ria)

LEAVE A REPLY