Salah satu ruas jalan di Jakarta yang menjadi lokasi perluasan sistem ganjil genap, Senin (2/7/2018). Foto: Ist

IDNEWS.CO.ID – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, sepeda motor masih bebas dari ketentuan penetapan kendaraan berdasarkan pelat nomer kendaraan (ganjil-genap). Menurutnya, pemastian kebijakan pelebaran ketentuan ganjil-genap diambil setelah Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan melakukan simulasi dari berbagai pilihan. “Jadi tidak cuma satu, tetapi ada sekian banyak pilihan yang coba kami simulasikan. Dari simulasi itu, kami lihat dari empat faktor,” tutur ia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Ke-4 faktor itu yaitu, kapasitas traffic, perbaikan lingkungan, faktor sosial dan faktor ekonomi yang terjadi saat simulasi dilakukan. Syafrin menjelaskan, dari berbagai model yang disimulasikan, paling mencapai titik optimum dengan meliputi empat faktor itu sedang diujicobakan. “Semisalnya, sepeda motor dipraktekkan, pasti kita mesti mengetahui kalau ini terkait dengan efektivitas kebijakan hingga sampai ke level implementasi ke warga. Ini dikaji, jadi ada pengamatan yang berproses di dalamnya,” kata Syafrin.

Dari simulasi itu, disaksikan grafik kwalitas udara yang dibuat. Dari semua simulasi yang ada, pembebasan motor dari ganjil genap yaitu yang terunggul. “Kami mengambil ikhtisar kalau yang oke yaitu yang saat ini sedang dijabarkan. Motor tidak mengenai ganjil genap,” kata Syafrin.

Adanya kapasitas penambahan banyaknya sepeda motor di Jakarta gara-gara pengecualian dalam kebijakan ganjil-genap itu, Syafrin yakini masyarakat Jakarta sudah makin pintar dan mengetahui bila mereka memakai sepeda motor berpotensi terkena penyakit Infeksi Aliran Pernafasan Kritis (ISPA). “Diluar itu, untuk menyikapi permasalahan itu, kami telah melakukan percobaan lalu lintas dengan melakukan kanalisasi jalan sepeda motor dimana selanjutnya sepeda motor perlu ada di jalan kiri,” jadi ia.

Sebelumnya, Yayasan Instansi Customer Indonesia (YLKI) dan Komite Penghilangan Bensin Bertimbal (KPBB) menilai kebijakan pelebaran penetapan kendaraan bermotor melalui nomer pelat mobil ganjil dan genap yang bebaskan motor dari kebijakan. Ke dua lembaga swadaya warga (LSM) ini, meminta motor dimasukkan ke kebijakan ini karena ikut berperan lumayan besar dalam polusi udara di Jakarta.

Menurut data Komite Penghilangan Bensin Bertimbal (KPBB), polusi yang dibuat dari sepeda motor sebesar 44,53 persen, dua kali sampai tiga kali semakin besar bila dibandingkan dengan polusi yang dibuat mobil (16,11 persen), bis (21,43 persen), truk (17,7 persen), dan bajaj (0,23 persen).

“Kami harap sepeda motor dimasukkan, kan datanya terbesar emisinya karbon monoksidanya dua kali lipat, hidrokarbon delapan kali lipat, nitrogen dioksidanya hampir dua kali lipat dari mobil. Jumlah terbesar di Jakarta yaitu motor, di Jabodetabek 40 juta kendaraan dengan prediksi 20 juta kendaraan masuk ke Jakarta yang 15 juta salah satunya yaitu motor,” tutur Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin pada tempat yang lain.

“Diluar itu, dalam kondisi nondiskriminasi dalam ketentuan ini jadi tidak fair. Meskipun sebenarnya sepeda motor diperlukan oleh warga menengah ke atas,” ujarnya. (fat)

LEAVE A REPLY