Proyek Reklamasi

IDNews.co.id – Jawaban resmi berupa penolakan Badan Pertanahan Nasional (BPN), soal permintaan pembatalan dan penundaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau-pulau hasil reklamasi pantai utara Jakarta, telah diterima Gubernur Anies Baswedan.

Orang nomor satu di ibu kota itupun, mengaku tengah mempelajari surat tersebut. “Sudah. Tadi malam surat resmi kami terima. Malam kita pelajari, hari ini juga kita pelajari,” ujar Anies, Jumat (12/1).

Dia menegaskan, BPN menyatakan sertifikat HGB pulau reklamasi tidak bisa dibatalkan. Namun, pandangan Anies, sertifikat tersebut tetap bisa dibatalkan. “Banyak item-item yang menurut pandangan kami, kita memiliki argumen bahwa kalau ada cacat administrasi bahwa sebenarnya bisa itu dibatalkan,” ujar Anies.

BPN Jakarta Utara sudah menerbitkan sertifikat HGB untuk Pulau D milik PT Kapuk Naga Indah. Anies sebelumnya mengatakan penerbitan sertifikat itu tidak sesuai aturan. “Jadi belum ada Perda-nya sudah keluar HGB. Belum ada perdanya, perda zonasinya belum ada. Ini tata urutannya nggak betul,” kata Anies.

Anies juga mengaku sudah menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil soal sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi. Anies menyampaikan keinginannya agar BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang sudah diterbitkan kepada pihak ketiga atau pengembang.

Menurut Anies, Sofyan menyarankan dirinya untuk mengirimkan surat permohonan pembatalan sertifikat tersebut kepada BPN. “Sebelum saya kirim surat, saya sudah ketemu muka dengan Pak Sofyan. Jadi bertemu, kemudian atas anjuran Pak Kepala BPN juga, setelah ketemu, baru saya kirim surat,” tutur dia.

Anies menyampaikan, komunikasi dia dengan Sofyan terus berjalan. Saat surat itu dikirimkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke BPN, Anies juga menghubungi Sofyan. “Bahkan ketika suratnya dikirim, saya telepon dulu Pak Sofyan. ‘Pak Sofyan, suratnya dalam perjalanan.’ Sama, Pak Sofyan setelah baca juga nelepon. Kami komunikasi terus kok,” kata dia.

Anies juga telah menerima surat balasan dari BPN pada Kamis (11/1/2018) malam. Dia sedang mengkaji isi surat tersebut. Nantinya, Anies akan menunjukkan adanya kecacatan administrasi dalam pengajuan dan penerbitan sertifikat HGB pulau reklamasi.

“Kami akan menunjukkan secara detail di mana saja cacat administrasi yang kemarin terjadi. Memang semua hal itu tentu bisa diputuskan lewat pengadilan, bisa, tapi juga ada pengaturan otoritas, ada hal-hal yang bisa diselesaikan,” ucap Anies.

Seperti diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menolak permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan penerbitan dan menunda Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau hasil reklamasi, yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, jika pihaknya membatalkan HGB pulau hasil reklamasi di Pulau C, Pulau D, dan Pulau G, maka akan terjadi ketidakpastian hukum. Untuk itu, Ia pun menegaskan, HGB yang telah dikeluarkan tidak bisa ditarik kembali. “HGB itu telah ditetapkan di atas Hak Pengelolaan (HPL) dan telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku,” ungkap Sofyan.

Ia pun menyebut, segala perizinan yang sudah diperjanjikan tidak dapat dibatalkan secara pihak, misalnya dari Pemprov DKI Jakarta. Akhir Desember 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat kepada Mengeri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau Reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar kementerian tersebut mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi. Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

Di sisi lain, Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif mendukung langkah Gubernur Anies Baswedan yang meminta pembatan HGB pulau reklamasi. Menurut dia, izin untuk pulau-pulau tersebut memang belum ada. Sehingga tidak selayaknya diberikan HGB. “Langkah gubernur sudah tepat. Kami sebagai wakil rakyat mendukung penuh,” tandas dia. (fat/ach)

LEAVE A REPLY