SIDANG LANJUTAN: Terdakwa kasus KTP Elektronik, Setya Novanto mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus KTP elektronik, di PN Tipikor, Jakarta, Senin (26/2). Sejumlah saksi dihadirkan, salah satunya adalah pengacara Miryam Maryani, Elsa Syarif. Foto: Indopos

IDNews.co.id – Upaya mantan Ketua Umum Partai Golkar (PG) Setya Novanto menjadi pihak yang mau bekerjasama dengan KPK untuk mengungkap kasus atau yang biasa disebut ‎justice collaborator (JC) dinilai tidak cukup meyakinkan KPK.

Sebab, menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, informasi yang disampaikan dengan menyebut nama sejumlah rekannya, dinilai KPK sebagai informasi yang masih sumir.

“Informasi yang hanya katanya, katanya tidak pantas menjadi justice collaborator. Saya rasa KPK sangat tepat kalau menolak permintaan itu. Itu karena sudah terdesak aja,” kata Sebastian kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/2).

Ia menjelaskan jika Novanto serius ingin membantu KPK mengungkap mega korupsi proyek E-KTP, seharusnya dari awal.

Dia mestinya yang memberikan informasi pertama soal kasus itu sehingga penyelidikannya menjadi mudah. Faktanya, malah dia menghindar dan selalu mencari celah agar lolos dari jeratan hukum.

“B‎ukan karena terdesak dan asal ingin mengurangi hukuman.‎ Supaya dianggap membongkar kasus, dia menyebut nama orang lain yang sangat sumir dan ngarang. Itu bukan justice collaborator namanya,” ujar Sebastian.

Sebelumnya, Setya Novanto mengaku sudah melaporkan anggota DPR Fraksi PDIP Arif Wibowo dan anggota DPR Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng ke penyidik KPK. Laporan tersebut terkait dengan pengajuan dirinya sebagai JC.

KPK telah menanggapi laporan Novanto tersebut. ‎Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut tidak ada keterangan atau informasi signifikan yang diberikan Setya Novanto. Karena itu, KPK belum menyetujui permintaan sebagai justice collaborator.

“Kalau kita baca undang-undangnya, seorang pelaku yang bekerja sama atau dikenal dengan JC itu, salah satu yang menilai bisa dikabulkan atau tidak, apakah memberikan keterangan yang signifikan bagi pengungkapan sebuah perkara. Sampai saat ini tidak ada yang signifikan,” kata Febri, pekan lalu. (fat)

LEAVE A REPLY