Ilustrasi Foto: Medcom.id

IDNEWS.CO.ID – Populasi kendaraan di DKI Jakarta terus bertambah setiap tahunnya. Akan tetapi, hal tersebut tak sertai dengan perlebaran jalan, sampai sering terjadi macet di sebagian titik penting.

Manfaat meminimalkan kemacetan jalan di ibu kota, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sedang siapkan peraturan daerah (Perda) untuk aplikasi peraturan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Rencananya, aplikasi ERP mulai berlaku pada 2021 mendatang.

“Operasional (ERP) kita harap paling lamban (berlaku) tahun 2021,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Senin (18/11/2019).

Dia menerangkan, peraturan wilayah akan berubah menjadi basic hukum untuk DKI untuk melakukan lelang pembangunan sarana-sarana simpatisan ERP. Karenanya, dicanangkan peraturan wilayah itu masuk ke program legislasi wilayah (Prolegda) agar dapat disahkan DPRD Propinsi Jakarta pada tahun depan.

“Dapat ada perda terkait dengan ERP, sampai kita harap segalanya (dimulainya aplikasi ERP di Jakarta), tahun depan ter-deliver secara baik,” sambungnya.

Syafrin mengatakan, aplikasi ERP ini merupakan instruksi dari Petunjuk Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2019. Petunjuk itu diedarkan Gubernur DKI, Anies Baswedan pada Agustus lalu sebagai taktik untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

“Tahun kedepan kita akan melaksanakan lelang sekaligus juga proses pembangunan (ERP),” ujarnya.

Sekadar informasi, ERP merupakan satu diantara solusi yang dicermati untuk mengurangi kemacetan, sekaligus juga menekan polusi udara. Melalui aplikasi ERP, kendaraan-kendaraan mesti membayar bea khusus saat akan melalui ruas yang sedang berubah menjadi area aplikasi ERP.

Jakarta bukan berubah menjadi kota pertama yang mengaplikasikan peraturan itu. Dikarenakan, di banyak kota di kawasan Eropa, sudah menetapkan ERP sejak beberapa tahun lalu. Bahkan juga, negara tetangga Indonesia, Singapura, sudah mengawalinya terlebih dulu.(fat)

LEAVE A REPLY