Ilustrasi gedung sekolah. Foto: Setara Institute

IDNews.co.id – Terkait aplikasi sistim zonasi sekolah, yang sangat susah merupakan bagaimanakah sanggup membuat perubahan mentalitas orang-orang untuk sanggup terima sistim yang digerakkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu. Hal semacam itu disampaikan Anggota Komisioner Ombudsman RI Ahmad Su’adi dalam Diskusi Media Komunitas Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan topik ” Zonasi Sekolah untuk Pemerataan ” di Area Serba Manfaat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Menurut Ahmad Su’adi, Ombudsman mengkalim pihaknya ikut berperan serta dalam sistim zonasi sekolah. “Hasil dari keterlibatan ombudsman, kita rekomendasikan untuk mengimplementasikan zonasi sekolah, seperti waktu ini, ” jelas Su’adi. Su’adi menjelaskan kalau sistim sebelumnya, yaitu favoritisme sebenarnya tidak cuma tidak memiliki perasaan keadilan, tetapi juga memancing praktek korupsi.

“Karena itu, kami begitu menghormati dan menggerakkan diaplikasikan sistim zonasi sekolah ini. Tak lupa, kami juga memberikan beberapa input, salah satunya, keluarnya peraturan yang selamanya mepet akhir saatnya bikin pemerintah daerah kebingungan, ” makin Su’adi. Untuk itu, Su’adi menghendaki, waktu yang akan datang atura-aturan baru ini sanggup keluar lebih awal. Makanya tidak bikin banyak pihak kebingungan karena mesti sesegara mungkin mengimplementasikan peraturannya.

Dalam diskusi itu juga menyinggung tentang ramainya penyalah gunaan Surat Keterangan Tidak Dapat (SKTM) terkait aplikasi peraturan yang tercantum pada Kasus 19 ayat 2 dan 3 Pemendikbud, untuk SMA/SMK/sederajat mesti terima dan membebaskan biaya pendidikan buat peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak dapat sebesar 20 persen dari kuota.

“Tentang SKTM (Surat Keterangan Tidak Dapat). Di beberapa daerah yang susah seperti NTT, Kal-bar dan yang lain, tidak ditemukan kesulitan SKTM. Tetapi mengapa wilayah yang subur seperti di Jawa Tengah jadi mempunyai masalah atau terjadi penyelewengan? ” papar Su’adi.

Menurut Su’adi, terkait zonasi sekolah, kesulitan kesadaran dan mentalitas orang-orang yang penting senantiasa di bangun. Karena, itu yang sampai kini berubah menjadi titik kelemahannya. (ndi)

LEAVE A REPLY