Petani tembakau. Foto: BALIPOST.com

IDNEWS.CO.ID – Pemerintah diperintah bijak dan adil terkait kebijakan dalam rencana pemberlakukan peraturan penyatuan batasan produksi dan penyederhanaan harga cukai tembakau. Diinginkan pemerintah dapat dengarkan inspirasi dari berbagai faksi terkait kekuatan resiko bila peraturan itu disahkan.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mochamad Maksum Mahfoedz mengatakan faksinya menolak rencana penyatuan dan penyederhanaan cukai. Gagasannya, ketentuan ini kelak akan disiapkan dalam Ketetapan Menteri Keuangan (PMK).

“PMK Nomor 146 Tahun 2017 gagal disahkan per Januari 2019. Gagal ini karena ada penolakan dari berbagai faksi yang antara lainnya PBNU,” kata Maksum dalam keterangannya, Selasa (16/7/2019).

Ia menjelaskan permohonan biar pemerintah adil karena tembakau ini menyangkut beberapa penerimaan warga. Jadi itu, petunjuk dari berbagai kelompok dibutuhkan untuk aturan terunggul.

Penerapan kebijakan tembakau itu bila diwujudkan dikuatirkan dapat berpengaruh pada petani sampai kelompok pekerja pabrik.

“Kelompok pekerja pabrik, petani tembakau, buruh yang sejumlah 6,2 juta orang, pula konsumen tembakau tersebut yang Nahdliyin,” ujar Maksum.

Ia menekankan jika aplikasi ketentuan baru hasil tembakau ini disahkan jadi imbasnya berkenaan pabrik rokok kecil.

“Karena itu pabrikan kecil tidak memiliki cara kecuali selain meningkatkan harga. Pabrik rokok kecil yang memiliki buruh hanya terbatas harus juga beli pita cukai tambah mahal sebelum produknya dipasarkan ke pasar,” jelasnya.

Diluar itu, dengan kenaikan harga akan membuat konsumen diantisipasi pindah ke produk rokok lain yang dipunyai pabrik besar terkenal. “Begitu kenaikan cukai (gara-gara penyatuan), pabrik kecil tidak miliki bargaining power yang cukup kuat,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mulai mensimulasikan aplikasi rencana penyatuan batasan produksi rokok sigaret Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Walaupun ada halangan karena penolakan produsen rokok, rencana kebijakan ini terus dikupas.

Berkenaan ini, sebenarnya tahun lalu penyatuan batas produksi SPM dan SKM dan penyederhanaan harga cukai yang dirapikan dalam PMK 146 tahun 2017 sudah dicabut melalui PMK 152 tahun 2018. (ndi)

LEAVE A REPLY