IDNEWS.CO.ID – Sejumlah enam petinggi Pemerintah Kota Tangerang akan jalani pengecekan di Mapolres Metro Tangerang Kota terkait dengan adanya laporan Kementerian Hukum dan HAM bab penyimpangan area.

Kapolrestro Tangerang Kota, Kombes Pol Abdul Karim, mengatakan pengecekan akan dilakukan pada waktu 09.00 WIB.

“Benar, ini hari akan jalani pengecekan sebagai saksi atas laporan penyimpangan asset dari Hukum dan HAM,” kata Abdul pada Jumat (19/7/2019).

Dia mengatakan, terkait dengan persetujuan pencabutan laporan di antara faksi Kementerian dan Pemerintah Kota Tangerang tidak merubah proses pengecekan.

“Masih kita check, bagaimana kedepannya akan dilakukan tindakan. Pokoknya kita tekuni dahulu semua sesuai dengan mekanisme yang ada,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Sisi Hukum Pemerintah Kota Tangerang Budi D Arief mengatakan, faksinya telah melakukan pencabutan laporan sesuai dengan petunjuk Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.

“Kita sudah cabut laporan sesuai persetujuan dan petunjuk Pak Wali. Kita melakukan ini lebih dahulu karena ya kalaupun secara keadaan, kita lebih dekat sama kantor kepolisian. Mungkin, kalaupun Kemenkumham akan menyalip. Kalaupun bab masih jalani pengecekan, sementara kita akan turuti mekanismenya,” bebernya.

Masalah di antara dua pimpinan ini terjadi saat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan Arief membatasi izin pembangunan infrastruktur di area Kemenkumham. Ditambah, orang politik PDI Perjuangan ini menyatakan, sukarnya beroleh izin dikarenakan area punya negara itu akan dibuat sebagai ruang terbuka hijau atau RTH.

Meski sebenarnya menurut Arief, faksinya tidak mempersulit izin. Semua izin telah memiliki ketentuan yang ada. Ia pun memperjelas Pemerintah Tangerang tidak tunjukkan area punya Kemenkumham jadi area pertanian akan tetapi faksi Propinsi Banten dan Kementerian Pertanian yang memastikan area itu sebagai area RTH. (fat)

LEAVE A REPLY