Ilustrasi Anggaran

IDNEWS.CO.ID – Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Teguh Hendarwan masih menutup rapat perihal pembelian lahan di Jalan Raya Bekasi Kilometer 26, Cakung, Jakarta Timur, senilai Rp 450 miliar.

Saat disambangi ke kantornya di Jalan Jati Baru, Jakarta Pusat, Teguh tidak bersedia menjumpai wartawan. Begitupun ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Teguh juga tidak mau menjawab.

Pada sisi lain, sumber yang namanya enggan disebutkan mengatakan, pembelian lahan tersebut batal dilaksanakan. “Informasinya, waktunya terlalu mepet dan BPN tidak bersedia mengeluarkan surat-surat untuk pembelian lahan tersebut,” ujar sumber tersebut, Rabu (26/12).

Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan saat rapat di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, mengungkapkan bahwa Dinas SDA DKI Jakarta memiliki penyerapan rendah karena masalah pembebasan lahan.

“Penyerapan rendah SDA salah satu faktor dominan adalah masalah pembebasan lahan, jadi kalau yang untuk pembangunan infrastruktur kita punya dicatat anggaran 2018 Rp 4,5 triliun, 40 persen anggaran pembebasan lahan. Makanya kita kejar, kebetulan kemarin ada penggantian pejabat lahan, baru kemarin pelantikan,” kata Teguh di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/11) lalu.

Penyerapan anggaran Dinas SDA DKI Jakarta baru mencapai 30,37 persen. Dia optimistis penyerapan anggaran di dinasnya akan mencapai 80 persen pada akhir tahun. “Mudah-mudahan dengan sisa waktu 1 bulan ini bisa kita kejar untuk penyerapan anggaran karena Gubernur sudah menargetkan untuk kami harus di atas 80 persen. Kalau ini bisa kita kejar dalam waktu sebulan untuk lahan, katakanlah target bisa terealisasi, saya masih optimistis kok, sekarang kami lagi kerja keras,” ujar dia.

Dia juga mengatakan, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait masalah pembebasan lahan tersebut. “Makanya kemarin saat dikumpulkan Gubernur, kita minta dukungan Gubernur untuk percepatan ini. Sekarang kita lagi koordinasi lagi dengan BPN Timur, Selatan terkait masalah pembebasan lahan ini,” kata dia.

Dinas SDA punya rapor merah soal serapan anggaran tahun 2018. Tercatat, penyerapan anggaran keuangan Dinas Sumber Daya Air cuma sebesar 29,9 persen. Dilihat Senin (12/11/2018), situs resmi milik DKI yakni publik.bapedadki.net merinci serapan anggaran tiap SKPD DKI.

Baik-tidaknya serapan anggaran ditandai dengan warna. Hijau merujuk serapan anggaran yang baik (91%-100%). Sementara warna merah menunjukkan buruknya serapan anggaran (<50%).

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Syaiful Jihad menyoroti pembelian sejumlah lahan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bernilai ratusan miliar rupiah. Sebab, banyak proses pembelian yang dilakukan tanpa kajian mendalam, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti halnya kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) di Grogol, Jakarta Barat, pada pemerintahan DKI era sebelumnya.

Pada pemerintahan DKI era saat ini, salah satu contoh yang disorot adalah pembelian lahan di Jalan Raya Bekasi Kilometer 26, Cakung Jakarta Timur, senilai Rp 450 miliar oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA), yang diduga dilakukan secara terburu-buru dan hanya memakan proses dua hari kerja saja.

Pihaknya juga sudah melakukan investigasi mendalam mengenai pembelian lahan di Jalan Raya Bekasi Kilometer 26, Cakung, Jakarta Timur, oleh Dinas SDA. Lahan itu memiliki luas sekitar  empat hektare dan akan diperuntukan sebagai gudang peralatan dan perbekalan (Alkal).

“Sayangnya, setelah diteliti ternyata proses pembelian lahan hanya dilakukan selama dua hari kerja, sehingga menimbulkan kecurigaan. Kami menyamakan proses pembelian lahan di Cakung ini dengan proses pembelian lahan Sumber Waras yang dilakukan dalam kurun waktu satu hari kerja,” ujar Syaiful pada wartawan, Selasa (11/12).

Syaiful menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan, tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dari Instansi yang memerlukan tanah. Dalam melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud, harus dibentuk Tim.

Kemudian ada proses pengumuman Peta Bidang Tanah paling lama 14 hari. Apalagi lokasi tanah yang dulunya bagian Jawa Barat dan mengalami perluasan di DKI perlu adanya Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) terlebih dahulu.

“Tapi juga tidak bisa hanya satu atau dua hari. Saja. Itu memaksakan namanya. Jangan sampai mengulang kasus Sumber Waras, semua serba kilat. Sosialisasi harus dilakukan camat, lurah, walikota terlebih dahulu dong,” kata Syaiful.

Lebih lanjut Syaiful khawatir, jika pembelian lahan ini dipaksakan, maka bisa muncul kasus Sumber Waras jilid dua. “Ujung-ujungnya Gubernur Anies yang akan dirugikan. Jadi kami minta gubernur mengevaluasi kembali rencana pembelian lahan oleh Dinas SDA tersebut,” tegasnya.

Namun, berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menganggarkan pembebasan lahan pada 2018 sebesar Rp 1,83 triliun. Anggaran Rp 1,83 triliun itu mulanya akan digunakan untuk pengadaan lahan waduk/situ/embung sebanyak Rp 528,7 miliar. Lalu untuk perbaikan kali dan saluran Rp 853,3 miliar serta pengadaan lahan untuk tempat peralatan sekitar Rp 450 miliar. (fat)

LEAVE A REPLY