Ilustrasi Sriwijaya Air. Foto: BeritaSatu.com

IDNEWS.CO.ID – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan memperjelas Sriwijaya Air dan Nam Air harus penuhi aspek keselamatan penerbangan, masa putus kerja sama juga dengan Garuda Indonesia Grup.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub, Polana B Pramesti dalam keterangan tercatat di Jakarta, Sabtu (9/11/2019), menghormati ketentuan PT Sriwijaya Air untuk hentikan kerja sama juga dengan PT Garuda Indonesia Group.

Ketentuan itu dikehendaki bisa memberikan perihal yang terpilih antar kedua sebelah pihak. dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna layanan transportasi udara.

“Kami mengharapkan kalau ketentuan yang diambil PT Sriwijaya Air Grup untuk akhiri kerja sama juga dengan PT Garuda Indonesia Grup, dikehendaki merupakan langkah yang terpilih dan tidak menggangu kelangsungan operasional penerbangan di Indonesia,” kata Polana.

Ia menambahkan, Ditjen Hubud akan terus melakukan pengawasan dan monitoring pada operator penerbangan Sriwijaya Air dan Nam Air untuk pastikan penduduk sebagai pengguna layanan angkutan udara bisa terlayani secara baik.

“Kami mengharapkan supaya PT Sriwijaya Air bisa terus melakukan pelayanan yang terpilih sampai penduduk bisa terus terlayani dan kami akan terus melakukan pegawasan dan monitoring untuk pastikan pelayanan penerbangan terjadi Selamat, Aman dan Nyaman,” jelas Polana.

Bentuk pengawasan ketat itu, salah satunya, semuanya pesawat yang dioperasikan PT Sriwijaya Air, harus penuhi persyaratan penerbangan.
“Apabila hal tersebut tidak tercukupi karena itu Ditjen Hubud akan melangkah tegas dalam rencana menanggung keselamatan penerbangan,” kata Polana.

Ke dua, pastikan kualitas pelayanan akan tetap sama sesuai dengan manajeman keterlambatan (terlambat management), dimana sesuai dengan aturan kalau penumpang bisa melakukan proses penjadwalan ulang sekali lagi penerbangan, pengembalian biaya tiket (refund), dan apabila terjadi keterlambatan penerbangan diatasi sesuai dengan aturan terlambat management yang telah dirapikan sesuai Ketetapan Menteri PM 89 Tahun 2015 tentang Perlakuan Keterlambatan Penerbangan (Terlambat Management) pada Badan Upaya Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Ke-tiga, PT Sriwijaya Air mesti memberikan laporan terkait pesawat yang bekerja setiap hari terhadap Ditjen Hubud.

Polana mengatakan, saat ini, semuanya Inspektur penerbangan bidang Angkutan Udara dan Inspektur penerbangan bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan monitoring pada pemenuhan faktor keselamatan dan pelayanan penumpang Sriwijaya Air, dan pastikan semuanya penumpang mendapatkan hak sesuai dengan aturan yang berlaku. (ndi)

LEAVE A REPLY