IDNEWS.CO.ID – Kalangan politisi di DPRD DKI Jakarta berpendapat bahwa anggaran nakes dalam Raperda Penanggulangan COVID-19 dimasukkan dalam bentuk tanggung jawab, bukan sebagai wewenang.
Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Wibi Andrino mengatakan, tidak hanya pemberian insentif tapi pemerintah daerah harus ikut andil dalam pemulihan ekonomi.
Karena itu harus dimasukan dalam tanggung jawab. “Itu sudah diketok (disetujui) agar dimasukan ke dalam bagian tanggung jawab, bukan wewenang,” kata Wibi.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan COVID-19, Selasa (6/10/2020).
Dalam rapat itu, sejumlah anggota Bapemperda meminta eksekutif untuk mengubah sejumlah poin wewenang dan tanggung jawab dalam pasal 4 dan 5 dalam Raperda tersebut.

Salah satunya adalah wewenang memberikan insentif kepada petugas kesehatan dan tenaga penunjang. Legislator meminta pemberian insentif bukan dimasukan ke dalam bagian wewenang, tapi dimasukan ke dalam tanggung jawab. (ach)

LEAVE A REPLY