Ilustrasi

IDNews.co.id – Ada kalanya kebijakan pemerintah perlu diapresiasi. Hal itu tentunya dilatarbelakangi keinginan pemerintah untuk melayani rakyat. Kendatipun kebijakan bisa menimbulkan pro dan kontra.

Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia tentunya tidak akan mau kalah dengan negara lainnya terkait dengan meluncurkan berbagai kebijakan. Meski kebijakan itu sendiri juga bisa berdampak pada keuntungan dan kerugian.

Pemerintah telah menempuh banyak hal untuk menyukseskan program kerja mereka. Indonesia di era kepemimpinan Jokowi, memiliki program yang banyak, khususnya program pembangunan infrastruktur.

Maulana Syarief Habibi, Mahasiswa Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh November.

Bahkan banyak program pembangunan tersebut di-support oleh dana yang berasal dari kerjasama dengan negara lain. Sebab pemerintah tidak memiliki dana yang banyak untuk menyukseskan program pembangunan.

Belum lagi dengan pendapatan negara yang sedang dipompa melalui sektor perpajakan. Berbagai celah diupayakan untuk mewujudkan target pendapatan dari pajak. Termasuk juga kenaikan harga, merupakan cara lain pemerintah untuk mendapatkan dana segar.

Namun yang sangat mencengangkan adalah pemerintah akan merambah ke sektor pendidikan. Di kalangan mahasiswa, satu di antara yang tengah marak diperbincangkan yakni kebijakan student loan atau peminjaman pelajar. Sebuah sistem keuangan yang telah diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lainnya.

Tidak menutup kemungkinan student loan dijadikan salah satu cara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan besarnya untuk menyelesaikan target pembangunan. Kebijakan memberikan student loan kepada rakyat untuk membiayai Pendidikan tersier (kuliah), justru bisa menimbulkan masalah baru. Terlebih belum ada mekanisme yang jelas dalam kebijakan student loan. Apakah biaya tersebut akan dikenakan bunga atau tidak, lantas seperti apa?

Hingga kini, Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi Indonesia masih belum memastikan mekanisme yang akan digunakan. Tetapi bila sistem bunga akan diterapkan, ke depan akan menimbulkan masalah baru.

Apalagi sudah ada contohnya, yakni penerapan student loan di Amerika dan Inggris. Kedua negara ini mengalami masalah berupa penunggakan pembayaran yang dilakukan pelajar. Jumlah utang yang dimiliki sangat besar jika di totalkan.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh Yale University melalui websitenya (18/5/2017), rata-rata utang student loan di Amerika sekitar $37.000. Sedangkan di Inggris mencapai $55.000. Begitupun dengan Swedia yang notabene menerapkan biaya gratis untuk kuliah, tetap meninggalkan utang student loan sebesar $20,000.

Akibat sistem tersebut, Pemerintah Inggris harus menanggung beban hingga $100 milyar. Di Amerika, sekitar 7 juta peminjam dengan bunga 14 persen melewati pembayaran lebih dari 1 tahun. Nah, perlu dipelajari oleh para pemangku kekuasaan bila mengacu pada pengalaman negara lain. Mengapa bisa terjadi seperti itu?

Di Indonesia, student loan juga bisa berakibat tunggakan seumur hidup bila pelajar tidak dapat melunasinya. Hal ini bisa berimbas pada telatnya mereka dalam mempersiapkan kehidupan selanjutnya, seperti membentuk keluarga, membeli rumah, pakaian dan perlengkapan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Apalagi, Indonesia masih tergolong sebagai negara yang masih memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah. Bila fasilitas student loan digunakan oleh pelajar yang berlatar belakang keluarga tidak mampu, maka bisa akan semakin menyengsarakan.

Memang, tujuannya adalah membantu rakyat dalam mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Namun, perlu dipertimbangkan agar kebijakan itu tidak menjadi beban bagi rakyat di kemudian hari. Meskipun, sejatinya negara harus bisa menjamin peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Di sisi lain, kenyataan yang dihadapi hingga kini, negara dihadapi pada persoalan standar pendidikan yang belum maksimal. Baik dalam penyediaan pengajar yang berkualitas hingga penyediaan fasilitas. Terlebih lagi, masih ada ketimpangan pendidikan antara daerah dengan kota-kota besar. Persoalan ini tentunya harus menjadi prioritas penyelesaian. (*)

LEAVE A REPLY