Ilustrasi

IDNews.co.id – Seluruh dunia tidak kecuali di Indonesia memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember setiap tahunnya. Kesetaraan dan pemenuhan hak-hak dalam semua segi kehidupan masih selalu didorong supaya dapat diwujudkan dengan baik oleh semuanya pihak.

Di Indonesia, kesetaraan itu diutamakan dengan merujuk pada pendekatan hak azasi manusia. Sebelumnya diputuskan dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak itu diperjuangkan dalam ratifikasi konvensi PBB pada 2011 yang diputuskan pemerintah jadi UU No. 19 tahun 2011.

” Setelah ratifikasi ini, lalu perjuangan oleh rekan-rekan selama enam tahun dan tekad dari pemerintah, jadi diputuskan UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU ini, semuanya segi kehidupan disabilitas tertuang, ” kata Aktivis Disabilitas, Jonna Damanik.

Setelah UU itu ditempatkan Jonna mengungkap, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang wajib dilakukan pemerintah, terlebih di daerah, untuk penuhi hak-hak kelompok disabilitas. Sekarang ini banyak daerah yang belum bikin peraturan daerah tentang hal tersebut

” Masih ada PR besar. Nah sekarang ini masih tetap dalam konteks kebijakan masih tetap dalam taraf mewujudukan turunan (UU) baik dalam PP (Peraturan Pemerintah), Permen (Peraturan menteri) hingga tingkat daerah Perda (Peraturan Daerah), ” imbuhnya.

Tetapi dia mengaku, sekarang ini sudah banyak implementasi UU itu yang sudah mulai dirasa. Salah satunya penyediaan sejumlah layanan umum yang ramah untuk penyandang disabilitas.

” Di tataran daerah, provinsi, kabupaten atau kota itu banyak progres yang dengan pribadi saya rasa cukup, karena gosip ini mengusung inklusivitas. Umpamanya waktu seorang pengguna kursi roda di trotoar terasa nyaman, jadi orang yang lain akan merasakan kenyamanan yang sama, ” katanya.

Parameter kenyamanan

Lebih lanjut Jonna mengatakan, yang menjadi parameter paling dasar dalam pemenuhan hak-hak disabilitas adalah kenyamanan di ruang publik. Salah satu yang disoroti adalah fasilitas transportasi umum untuk penyandang disabilitas.

Menurutnya, saat ini masih banyak transportasi umum yang sulit diakses para penyandang disabilitas. Commuter line misalnya, belum tersedianya jalur khusus di banyak stasiun, jelas sangat menyulitkan akses para penyandang.

“Ketika kita bicara turun dari commuter line, masih banyak stasiun antara borders dengan stasiun tingginya terlalu jauh. Non-disabilitas saja turunnya setengah mati,” ungkapnya.

Fasilitas di bandara juga menjadi sorotan karena masih belum sepenuhnya mengakomodir penyandang disabilitas. Penerapan teknologi pun disarankan bisa dikembangkan.

“Contoh juga bandara, sign board butuh bagi kami tunanetra. Di luar negeri, Amerika, ketika saya nyalakan handphone di screen reader dia langsung meng-guidance saya, to step ahead, dan itu teknologi sangat kami butuhkan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji akan meningkatkan fasilitas pelayanan bagi disabilitas itu antara lain dengan menambah dan memperbaiki fasilitas sarana maupun prasarana transportasi yang ada.

Menhub menyatakan, penyelenggara sarana dan prasarana transportasi wajib juga menyediakan ruang pusat informasi dan personel yang dapat membantu pengguna jasa disabilitas. Hal tersebut tegas dituangkan dalam peraturan menteri yang telah berlaku saat ini.

Pemerintah lanjut Jonna juga harus terus melakukan sosialisasi tentang kesetaraan penyandang disabilitas di Indonesia. Apalagi saat ini pendekatan yang dilakukan sudah bukan lagi fokus pada kesehatan dan rehabilitasi, tapi hak azasi manusia dan sosial.

“Masih banyak masyarakat umum melihat kami sebagai rejected people. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ketika bicara pendekatan human right dan pendekatan sosial, barrier itu bisa tereliminir dan berinteraksi dengan siapapun bisa terakomodasi itu,” tegasnya.

Dengan sosialisasi yang masif, kata dia, penyandang disabilitas bisa diterima penuh di masyarakat. Bahkan, pada akhirnya bisa berkontribusi bagi pembangunan nasional.

“ILO (International Labour Organization) pernah mengadakan riset, ketika akses disabilitas tidak bisa diakses, 7-10 persen dari APBN Indonesia akan hilang,” ujarnya.

Terlepas dari beberapa pekerjaan rumah tersebut, dia mengapresiasi perbaikan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang politik. Pada tahun politik 2018 mendatang peran disabilitas ditingkatkan, dan hal tersebut dipantau langsung oleh KPUD dan Bawasda di daerah.

“Sampai September kemarin saya keliling Indonesia di KPUD dan Bawasda lihat mengadvokasi partisipasi disabilitas dalam hak politik. Teman-teman ada yang jadi KPPS dan panwas.

Dia pun berharap ke depannya sinergi pemerintah pusat dan daerah bisa ditingkatkan. Sehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bisa terus ditingkatkan.(ndi)

LEAVE A REPLY