Berkas Perkara P21 Ki Gendeng Pamungkas Dipindah
Ilustrasi

IDNews.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov akan menjalankan keputusan MA soal penghentian swastanisasi pengolahan air bersih di Jakarta.

“Putusan tersebut cukup baik, dan nanti harus dijalankan,” jelas Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).

Menurut Sandi, nanti pihaknya akan menyerahkan penyelesaian pitusan itu kepada Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI.

Sandi juga mengaku sudah mendapat masukan dari Tim KPK DKI, dimana diperlukan semacam badan kusus yang menangani penyelesaian keputusan itu.

“Iya, Ketua Komite Pencegahan Korupsi dalam Tim Gubernur, pak Bambang Widjojanto menyaran pembentukan Satuan Tugas Khusus untuk menghentikan swastanisasi air,” jelas Sandiaga.

Seperti diketahui Mahkamah Agung mengabulkan gugatan warga negara untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta pada Selasa (10/10).

Dalam putusan tersebut, MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak pengelolaan air dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise.

PT Aetra Air Jakarta dan PT Palyja dan Pemprov DKI Jakarta telah melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta. Gugatan dilakukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta , Indonesia Corruption Watch dan Wahana Lingkungan Hidup Jakarta. (pas)

LEAVE A REPLY