Jalan Margonda di Kota Depok, Jawa Barat. Foto: Kota Depok

IDNews.co.id – Gagasan Pemerintah Kota Depok mengimplementasikan ketentuan mobil dengan nomer polisi ganjil atau genap bisa melintas di berjalan-jalan spesifik dikritik oleh sejumlah kelompok.

Kebijakan itu dianggap tak akan efisien bila tak diikuti dengan kebijakan lainnya sebagai simpatisan, seperti arah pilihan dan pembangunan yang tidak terpusat. Kebijakan itu mesti juga melalui step uji coba dan pengkajian, terutama dalam hari libur atau Sabtu dan Minggu di Jalan Margonda.

Menurut ahli bidang transportasi pada Universi tas Indonesia, Ale Berawi, hasil uji coba dan pengkajian terutama untuk mengukur berapa tingkat kemacetannya dan kecondongan pergantian alur transportasi orang.

Lebih terutama daripada itu, Ale memperingatkan, kemacetan seringkali terjadi di Jalan Margonda. Karena selama jalan itu adalah kawasan niaga dan banyak pusat perbelanja an. Karena itu pemerintah mesti pikirkan transportasi publik yang layak.

” Berarti, pemerintah juga harusnya sudah pikirkan public transport dari tempat atau arah perumah an menuju Margonda. Jadi mulainya dari Perumnas dari arah Sawangan dan sekitarnya, ” ujarnya pada Rabu (8/8/2018).

Arah alternatif

Pemerintah harus juga membuat shuttle passes hingga tidak mematikan perekonomian di jalan utamanya. Langkah ini diyakininya bisa mengurangi kemacetan di pusat kota Depok.

“Tapi yang terutama uji coba saja dahulu, jangan secara langsung diterapin. Kelak dapat disaksikan angka kemacetan berarti atau tidak , percobaan lalin harus juga dipikirin hingga arah pilihan mesti disiapkan , ” ujarnya.

Ale mengharapkan, arah pilihan tidak diarahkan ke jalur-jalur perkampungan atau perumah an karena akan memunculkan titik kemacetan lainnya. Lagi juga berjalan-jalan di perkampungan tidak di desain untuk dilintasi kendaraan umum dalam banyaknya banyak.

Terkecuali itu, pemerintah mesti mulai merencanakan pembangunan di daerah lainnya di Depok hingga tak cuma berpusat di kawasan Jalan Margonda. Pemecahan itu bisa menempatkan atau mengurangi kepadatan karena kegiatan masyarakat atau lalu lintas tak lagi berpusat di satu kawasan .

“Harus dipikir kan juga peralihan izin-izin bangunan ; mal dan apartemen jangan di Margonda senantiasa, mesti di daerah lainnya. Umpamanya, menuju Citayam atau Sawangan hingga pembangunannya menyebar tidak pada satu titik, ” tangkisnya.

Tunggu kajian

Pemerintah Kota Depok tengah membuat kebijakan metode ganjil-genap untuk kendaraan yang melintas di kawasan Jalan Margonda. Kebijakan itu di desain sebagai salah satunya usaha mengurai kemacetan di Margonda, utama nya saat Sabtu dan Minggu.

Menurut Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad, kebijakan itu sedag dikaji oleh sejumlah pihak terkait , salah satunya Dinas Perhubungan dan Polresta Depok. Dia tidak pingin gegabah dalam memastikan.

“Sebelum nya saya mohon biar ini dikaji bersama Dinas Perhubungan yang sudah punyai pembicara an sebelum nya secara informal dengan beberapa pihak terkait dari pihak Polres dan itu sudah dibicara kan , ” ujarnya kemarin .

Pengkajian itu terutama dan musti sertakan team ahli biar sesuai dan tidak berkesan dipaksakan . Memang, ujarnya, rencana itu terilhami kebijakan mirip di DKI Jakarta. Tapi tak semua kebijakan bisa langsung dijiplak tanpa koreksi dengan keadaan lokal.

“Kalau juga kelak sudah dikaji, laporkan ke saya, dan bila juga ada uji coba sangat lama seminggu , atau seminggu berulangkali Sabtu- Minggu, senantiasa kita lihat evaluasinya, kita mintai usul orang, ” tangkisnya. (ndi)

LEAVE A REPLY