Demonstrasi tolak RUU Ekstradisi di Hong Kong. Foto: BBC

IDNEWS.CO.ID – Polisi Hong Kong menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada demonstran yang mencoba menyerbu ke kompleks dewan legislatif sambil melemparkan batu.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menuduh demonstran sengaja melakukan kerusuhan, setelah terjadi bentrok dalam unjuk rasa.

Dalam komentar pertama sejak kerusuhan tersebut, ia mengatakan tindakan demonstran tidak bisa diterima dalam masyarakat yang beradab.

Demonstrasi ini diikuti oleh lebih dari satu juta orang – sepertujuh dari keseluruhan jumlah penduduk Hong Kong.

Ini merupakan salah satu demonstrasi terbesar sejak bekas koloni Inggris itu dikembalikan ke China pada tahun 1997.

RUU Ekstradisi yang diprotes ini akan mengizinkan permintaan ekstradisi dari pihak berwenang di China daratan, Taiwan dan Macau bagi tersangka perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

Menurut pemerintah, perubahan dalam UU ini akan “menutup lubang” sehingga Hong Kong tak akan jadi tempat perlindungan bagi pelaku kriminal.

Langkah itu dikritik karena akan membuat bekas koloni Inggris itu terpapar sistem hukum China yang dianggap bermasalah, dan akan mengikis independensi sistem hukum Hong Kong.

Pihak berwenang mengatakan RUU itu akan menjadi UU pada tanggal 20 Juni.

Apakah demonstrasi di Hong Kong ini bakal berhasil?
Mengapa warga Hong Kong protes?

Unjuk rasa memainkan peran penting di Hong Kong. Seorang wartawan setempat mengatakan bahwa unjuk rasa ada “di dalam DNA” para demonstran ini.

Karena orang Hong Kong punya hak untuk berunjuk rasa tetapi tak bisa memilih langsung pemerintahan, banyak yang turun ke jalan demi membuat perubahan. Terutama untuk masalah-masalah penting di wilayah itu.

“Ini mungkin sia-sia” kata Ho-Tsing, 27 tahun, kepada BBC. “Namun kami harus bertindak dan memperlihatkan kepada pemerintah dan media internasional bahwa kami tidak akan diam saja dan membiarkan pemerintah China menginjak-injak kami.”

Pada tahun 2003 diperkirakan sebanyak 500.000 orang turun ke jalan melawan rancangan undang-undang keamanan nasional – dikenal sebagai Pasal 23 – yang kontroversial, dan akhirnya pemerintah membatalkan rancangan tersebut.

Namun para ahli memperkirakan protes kali ini tak akan berhasil mengingat kecil kemungkinan pemerintahan di Beijing mau berkompromi. (ach)

LEAVE A REPLY