Sejumlah tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri lengkap saat jam pertukaran shift di rumah sakit rujukan COVID-19 RSUD Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (13/7/2020).
ilustrasi

IDNEWS.CO.ID – Pemberian insentif tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI tentang Penanggulangan COVID-19 sebagai wewenang. Tujuannya untuk menghindari tumpang tindih anggaran.

“Keputusan ini diambil untuk menghindari adanya tumpang tindih (overlap) anggaran antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Hal ini berkaca pada regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui instruksi presiden (inpres),” ujar Ketua Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Widyastuti mengatakan, pemberian insentif tenaga kesehatan dan penunjang ke dalam Raperda Penanggulangan COVID-19 bukan sebagai tanggung jawab. Sebab, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga memberikan dana insentif tersebut.

“Jadi pada saat ada inpres atau dianggap pemerintah pusat itu masih ada pandemi yang sifatnya nasional, biasanya pembiayaan sepenuhnya di bawah koordinasi pemerintah pusat. Jadi itu alasannya,” kata dia.

Widyastuti menambahkan, pemberian insentif sendiri harus dituangkan secara hati-hati saat disusun dalam Raperda Penanggulangan COVID-19. “Saya nggak tahu nanti bahasa dalam menuangkan kalimatnya seperti apa, tapi supaya tidak terjadi overlap budget,” kata dia. (ach)

LEAVE A REPLY