Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto

IDNEWS.CO.ID – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melakukan rapat hanya terbatas dengan Panglima TNI, Kepala BNPT, Menkumham, Menteri Agama, dan Menkominfo. Satu diantara pembahasan terkait Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, yang saat ini ada di Mekah, Arab Saudi.

“Hasil dari rapat tadi, sementara ini yang perihal masih hadapi permasalahan pribadi dengan tinggalnya di Arab Saudi yang melampaui batas waktu. Sampai-sampai ada tuntutan pemerintah disana pada pribadi yang perihal untuk bertanggung jawab overstay-nya itu,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Atas basic itu mantan Panglima ABRI ini menolak bila pemerintah menghalang-halangi pemulangan Habib Rizieq ke Indonesia. Menurut dia, Habib Rizieq mesti selesaikan permasalahan pribadinya dengan pemerintah Arab Saudi sebelum pulang ke Indonesia.

“Sampai-sampai jika ada berita-berita yang perihal ditangkal untuk masuk ke Indonesia, itu tidak ada. Yang perihal direkayasa untuk tidak kembali lagi Indonesia, itu tidak ada,” tukasnya.

Sebelumnya Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI, Munarman, menyampaikan kalau berita yang beredar di orang terkait pemikiran pulangnya Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) dibuat oleh pemerintah.

Munarman memandang ada kesalahan informasi terkait pulangnya Habib Rizieq. Desas-desus yang diciptakan missleading pada kesulitan yang sebenarnya.

Ia mengatakan, kesalahan informasi terkait pulangnya Habib Rizieq mesti segera diluruskan. Berkenaan masalah ini, ada banyak poin yang mesti diluruskan berdasarkan bukti sebenarnya.

Menurut Munarman, Habib Rizieq tidak dapat pulang, karena otoritas Arab Saudi menghindar kepulangannya berdasarkan permohonan dari mereka yang berkuasa di Tanah Air.

“Habib Rizieq bukan tidak pengin pulang, namun tidak dapat meninggalkan wilayah Kerajaan Saudi Arabia, karena di cegah otoritas Saudi atas permohonan otoritas Indonesia,” kata Munarman. (ndi)

LEAVE A REPLY