Ilustrasi Hukum. Foto: SINDOnews

IDNEWS.CO.ID – Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta mengatakan, tuntutan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto untuk mencapai persetujuan bersama.

“Arahnya harusnya pada perdamaian. Pak Kivlan habis uangnya buat Pamswakarsa. Kalaupun dapat mereka berdua damai lah,” kata Tonin di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Tonin mengatakan, tuntutan perdata yang dilayangkan oleh kliennya dari balik jeruji besi ke PN Jakarta Timur pada 5 Agustus 2015 didorong oleh pengakuan Wiranto yang menolak keinginan kliennya atas peralihan status penahanan.

Bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen Kivlan Zen, papar Tonin, tengah dililit utang selama mendekam di rumah tahanan Guntur sejak akhir Mei 2019 atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

“Utang Pak Kivlan kalaupun tidak salah mencapai Rp1,4 miliar. Uang itu mesti dibayar Kivlan pada sumber yang diutang,” ujarnya.

Utang kliennya, sambung Tonin, muncul saat terjadi kegaduhan 1998. Kivlan semasa itu pimpin komando Pamswakarsa yang sejumlah sekitar 30.000 anggota dari berbagai organisasi masyarakat di Banten dan Jawa Barat.

Mereka bekerja amankan sejumlah objek penting dari massa liar yang mengusahakan mengganggu kondusivitas negara. “Waktu dipilih November 1998, Kivlan diberikan Rp400 juta atas perintah Wiranto untuk amankan pelantikan Presiden BJ Habibie. Uang Rp 400 juta itu kan modal awal. Buat makan sehari, tiga kali selama delapan hari kerja dikali 30.000 orang (Pamswakarsa) dari tempat mana uangnya,” kata Tonin.

Atas keadaan itu, kata Tonin, kliennya terpaksa mesti berutang pada semuanya tempat makan masakan Padang se-DKI Jakarta. “Kivlan utang di semuanya warung padang se-DKI. Ia perlu beli mobil bekas dan alat komunikasi. Totalnya habis Rp 8 miliar,” tuturnya .

Akan tetapi, pada kurun waktu 2002, beberapa utang Kivlan telah dilunasi dengan jual rumah sampai barang mempunyai nilai yang lain. “Sekarang Pak Kivlan masih utang sekitar Rp 1,4 miliar,” ujarnya.

Tonin mengharapkan, tuntutan perdata itu dapat berakhir pada perdamaian kedua sebelah pihak. “Ada win-win solution. Itu masalah pokoknya,” tuturnya. (fat)

LEAVE A REPLY